Senin, 20/04/2026 09:46 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Di tengah lanskap politik yang kian kompetitif dan cenderung pragmatis, partai politik menghadapi ujian relevansi.
Kepercayaan publik tidak lagi bisa ditopang oleh retorika atau mobilisasi menjelang pemilu semata.
Masyarakat menuntut kehadiran yang konsisten, kerja yang terukur, dan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks itulah, arahan Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) naik kelas menemukan urgensinya.
Menko PM: MBG Penggerak Ekosistem Ekonomi Lokal dari Desa hingga Nasional
Menko Muhaimin Ajak Puluhan Media Homeless Kolaborasi untuk Pemberdayaan
Menko PM Dorong Koperasi Jadi Motor Swasembada Pangan-Pengentasan Kemiskina
Ini bukan sekadar ajakan normatif, melainkan penegasan arah strategis bahwa PKB tidak cukup menjadi partai yang kuat secara elektoral, tetapi harus bertransformasi menjadi partai gerakan yang hidup, bekerja, dan memberi solusi di tengah masyarakat.
Makna naik kelas pada level partai pertama-tama adalah reorientasi peran. Di sinilah penting membedakan antara partai elektoral dan partai gerakan.
Partai elektoral cenderung aktif menjelang pemilu, berfokus pada perolehan suara dan kursi, bekerja secara episodik, kader-kadernya bergerak sebagai tim sukses, dan orientasi politiknya kekuasaan belaka.
Sebaliknya, partai gerakan hadir sepanjang waktu, bekerja di tengah masyarakat, kader-kadernya adalah agen perubahan, dan menjadikan perubahan sosial sebagai orientasi utama dari kekuasaan.
Perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut cara berpikir. Partai gerakan tidak menunggu momentum politik untuk hadir, tetapi justru membangun momentum melalui kerja-kerja nyata di tengah masyarakat.
Ia tidak hanya mengelola dukungan, tetapi juga memproduksi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
Dalam literatur politik, partai yang mampu menjaga keterhubungan berkelanjutan dengan basis sosialnya terbukti lebih tangguh secara elektoral dan kelembagaan (Kitschelt, 2000).
Artinya, kekuatan politik tidak lahir dari mobilisasi sesaat, tetapi dari relasi yang hidup dan terus dirawat. Karena itu, menjadi partai gerakan bukanlah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan strategis.
Bagi PKB, dengan ideologi politik dan akar sosial yang kuat serta jejaring kultural yang luas, peluang untuk menjalankan peran ini terbuka lebar.
Namun, peluang itu hanya akan bermakna jika diikuti perubahan cara kerja partai, dari episodik menjadi berkelanjutan, dari simbolik menjadi solutif, dari seremonial menjadi berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
Arahan Gus Muhaimin Iskandar tentang PKB naik kelas juga menyasar kualitas kader. Kaderisasi tidak cukup dimaknai sebagai proses rekrutmen, pendidikan/pelatihan, serta promosi dan penempatan kader, tetapi sekaligus sebagai pembentukan kepemimpinan.
Partai yang ingin menjadi gerakan membutuhkan kader yang tidak hanya loyal, tetapi juga kompeten dan berintegritas. Di sinilah perbedaan antara politisi dan pemimpin menjadi penting.
Politisi cenderung berorientasi pada kemenangan jangka pendek, sementara pemimpin bekerja dengan horizon yang lebih panjang: membaca perubahan, mengambil keputusan strategis, dan menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
Konsep ini sejalan dengan gagasan transformational leadership, yang menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan menggerakkan perubahan sosial (Bass & Riggio, 2006).
Kader PKB yang naik kelas adalah mereka yang tidak hanya hadir dalam momentum elektoral, tetapi menjadi rujukan dan solusi dalam keseharian masyarakat.
Dengan kata lain, kaderisasi harus menghasilkan lebih dari sekadar penggerak partai atau calon pengurus.
Ia harus melahirkan pemimpin yang tahan uji, adaptif terhadap perubahan zaman, dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat.
Kader-kader semacam itu tak hanya akan piawai memenangkan pemilu, tapi sekaligus kompeten mengelola negara dan mengurus rakyat.
Menjadi partai gerakan pada akhirnya bermakna bekerja tanpa jeda. Aktivitas politik tidak lagi bersifat musiman, tetapi menjadi praktik keseharian.
Kader hadir di tengah masyarakat bukan karena agenda kampanye, melainkan karena kesadaran pengabdian.
Orientasi ini tidak bertentangan dengan tujuan elektoral. Justru sebaliknya, kerja-kerja sosial yang konsisten akan memperkuat basis dukungan secara lebih organik. Kepercayaan publik dibangun dari pengalaman nyata, bukan semata janji politik.
Dalam jangka panjang, partai yang bekerja sepanjang waktu akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap dinamika politik. Ia tidak mudah tergerus oleh perubahan isu atau fluktuasi elektoral, karena memiliki basis kepercayaan yang kokoh.
Bagi PKB, arah naik kelas ini menjadi momentum penting untuk menegaskan identitas: dari partai yang kuat dalam pemilu menjadi partai yang kuat dalam kehidupan masyarakat.
Tantangannya terletak pada konsistensi, yakni menjaga agar kaderisasi berjalan, kualitas kader meningkat, dan orientasi perjuangan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi yang diraih, tetapi oleh sejauh mana ia mampu menghadirkan perubahan nyata.
Di titik inilah, gagasan PKB sebagai partai gerakan menemukan relevansinya, yakni sebagai jalan agar politik tidak berhenti pada kekuasaan, melainkan berlanjut menjadi pengabdian.
Penting dicatat, politik tanpa pengabdian mudah terjebak menjadi sekadar perebutan kekuasaan, sementara tugas sejarah PKB adalah memastikan politik tetap menjadi jalan perjuangan untuk memuliakan rakyat. (M. Hanif Dhakiri)