Rabu, 08/04/2026 20:49 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustiana menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mencegah kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat.
Menurutnya, praktik penyelundupan BBM bersubsidi masih kerap terjadi dan menjadi keluhan publik. Hal itu, kata dia, terlihat dari berbagai laporan masyarakat serta perbincangan di media sosial yang menunjukkan distribusi belum tepat sasaran.
DPR Selidiki Gangguan GPS Pesawat, Sistem Navigasi Udara Nasional Diperiksa
Legislator PKB: Kejar Mafia Pengirim PMI Ilegal
Komisi IX DPR Desak Evaluasi Sistem UKOM Calon Dokter
“Kondisi ini tentu meresahkan, terutama bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Dewi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam memastikan penyaluran BBM berjalan merata hingga ke daerah terpencil.
Selain itu, Dewi juga mendorong BPH Migas agar memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi tersebut.
Menurut dia, upaya pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi juga perlu melibatkan aparat penegak hukum guna menindak tegas praktik penyelundupan yang masih berlangsung.
Dewi menilai persoalan ini merupakan masalah lama yang terus berulang tanpa penyelesaian yang komprehensif. Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret dan terobosan kebijakan agar penyaluran subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Persoalan ini harus disikapi serius dengan langkah nyata di lapangan. Sinergi antar pihak menjadi kunci agar praktik penyelundupan bisa dihentikan,” tegasnya.