Selasa, 24/03/2026 17:30 WIB
Seoul, Jurnas.coom - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menyerukan kampanye penghematan energi nasional, di tengah risiko berkurangnya pasokan minyak dan gas (migas) akibat konflik di Timur Tengah.
Dalam rapat kabinet, Menteri Energi Kim Sung-whan mengatakan bahwa pembatasan kendaraan sektor swasta bersifat sukarela untuk saat ini, tetapi dapat ditinjau kembali jika tingkat kewaspadaan energi meningkat.
Selain itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menerapkan 12 praktik hemat energi seperti mandi lebih singkat, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik di siang hari, serta menggunakan mesin cuci dan penyedot debu di akhir pekan.
Pemerintah juga akan meminta 50 bisnis pengguna minyak terbesar untuk mengurangi penggunaan, dan mendorong pengaturan jam perjalanan yang berbeda-beda serta langkah-langkah konservasi lainnya.
Perundingan Iran-AS Dikabarkan akan Berlanjut Pekan Depan
Belanja Maskapai AS Naik Signifikan Imbas Konflik Timur Tengah
Dunia Krisis Migas, Pendiri AirAsia Malah Siap Luncurkan Maskapai Baru
Akibat situasi ini, Seoul akan menghidupkan kembali lima reaktor nuklir pada Mei nanti untuk melonggarkan pembatasan pada pembangkit listrik tenaga batu bara, dan memperluas energi terbarukan.
Hal ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan jangka panjang pada LNG, dan dapat memperpanjang masa pakai tiga pembangkit listrik tenaga batu bara yang dijadwalkan akan ditutup pada 2026.
Penyesuaian bauran energi ini diharapkan dapat menghemat hingga 14.000 ton, atau hingga 20 persen dari konsumsi LNG harian rata-rata Korea Selatan sebesar 69.000 ton untuk pembangkit listrik, menurut Kim.
Korea Selatan juga berencana menyusun anggaran tambahan sebesar 25 triliun won, yang dapat mencakup voucher tunai untuk konsumen dan dukungan keuangan untuk perusahaan, di tengah meningkatnya pembicaraan stimulus oleh negara-negara lain.
"Saat ini, yang terpenting bukanlah menghemat keuangan pemerintah, tetapi menyalurkan dana dengan cepat dan efektif ke tempat yang paling dibutuhkan," ujar Presiden Lee dalam rapat kabinet.