Senin, 16/02/2026 18:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi I DPR RI merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, ada tiga poin penting yang perlu ditegaskan pemerintah dalam forum tersebut.
“Pertama, mendorong penghentian segera seluruh bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina. Stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Sukamta kepada wartawan, Senin (16/2).
Komisi X DPR Apresiasi Piala Presiden Libatkan Klub Liga 4 dari 38 Provinsi
Legislator PDIP: Bebaskan 5 WNI, HAM Jangan Tersandera Geopolitik
Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Penculikan Aktivis dan Jurnalis Indonesia
Politikus PKS ini juga meminta pemerintah kembali menegaskan posisi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
“Kedua, menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional. Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut,” kata Sukamta.
Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam agenda rekonstruksi pascakonflik.
“Ketiga, memastikan bahwa setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan pascakonflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan. Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara,” tegasnya.
Menurut Sukamta, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari diplomasi aktif sebagai kontribusi nyata dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan.
“Dalam perspektif kepentingan nasional, stabilitas global yang berbasis hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan dan kepentingan Indonesia sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Sukamta berharap pemerintah dapat memanfaatkan momentum KTT BoP untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di tingkat global.
“Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” tandasnya.