Senin, 01/09/2025 18:21 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat guna menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat ketika situasi dianggap mengancam.
Di Indonesia, dasar hukum penetapan darurat sipil maupun darurat militer tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
UU No. 23 Tahun 1959 menyebutkan bahwa Presiden berwenang menetapkan dan mencabut status darurat dengan mempertimbangkan tingkat ancaman yang dihadapi negara.
Undang-undang ini membagi keadaan bahaya ke dalam tiga tingkatan:
Iran Bebaskan Biaya Melintas di Selat Hormuz 60 Hari
Uni Eropa Tegaskan Dukungan untuk Ukraina, Desak Rusia Gencatan Senjata
Serangan Israel Batalkan Perundingan Damai AS-Iran di Swiss
Jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang tidak bisa ditangani dengan mekanisme normal.
Jika ancaman sudah melibatkan kekuatan bersenjata, pemberontakan, atau kondisi yang mengarah pada peperangan.
3. Darurat Perang
Jika negara berada dalam kondisi perang secara nyata dengan pihak asing.
Darurat sipil diberlakukan ketika stabilitas politik dan keamanan dalam negeri goyah namun masih bisa ditangani aparat sipil. Presiden berhak menginstruksikan pembatasan aktivitas masyarakat, pengawasan ketat media, hingga langkah luar biasa lain untuk memulihkan ketertiban.
Sedangkan darurat militer diberlakukan ketika ancaman meningkat menjadi konflik bersenjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Dalam situasi ini, kendali keamanan diserahkan sepenuhnya kepada militer, dengan kewenangan melakukan operasi militer, mengatur pergerakan masyarakat, hingga mengambil alih fungsi pemerintahan sipil demi kepentingan pertahanan nasional.
Sejarah mencatat, darurat militer nasional pernah diterapkan Presiden Soekarno pada 1957 akibat gejolak politik dan pemberontakan daerah. Sementara di era modern, Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan darurat militer di Aceh pada 2003, sebelum kemudian menurunkannya menjadi darurat sipil pada 2004.