Jum'at, 29/08/2025 15:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam keras tindakan represif kepolisian dalam mengamankan aksi massa demonstrasi pada 28 Agustus 2025 hingga adanya korban jiwa.
Diketahui, terjadi insiden yang menewaskan seorang drover ojek online bernama Affan Kurniawan setelah dilindas mobil taktis kepolisian (mobil rantis) ketika aparat membubarkan aksi.
Perwakilan ICW, Jaya menilai kendaraan taktis (rantis) yang dibeli dari uang rakyat itu justru dipakai untuk menyakiti masyarakat.
"ICW menyampaikan duka cita kepada para korban. Tragedi ini lahir dari kebijakan pemerintah dan DPR yang justru menyuburkan represi, termasuk dengan menyetujui kenaikan anggaran kepolisian," kata Jaya saat konferensi pers di Gedung LBH, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.
Golkar Yakin Gubernur Jatim Mampu Redam Gejolak Demo
Iran Sebut Situasi Terkendali Usai Penahanan Massal
Ungkap Penyebab Bencana Sumatera, Legislator Demokrat Usul Lakukan Audit
Menurut catatan ICW, total dana yang digelontorkan mencapai Rp3,8 triliun, yang seluruhnya bersumber dari pajak masyarakat.
Dari jumlah itu, sekitar Rp762,3 miliar digunakan untuk pengadaan kendaraan taktis, sementara pos lain juga dialokasikan untuk pembelian senjata dan perlengkapan pengamanan.
"Uang yang dipungut dari rakyat malah dipakai untuk mempersenjatai polisi. Bukannya membangun akuntabilitas dan meningkatkan pelayanan, justru digunakan untuk memperkuat tindakan represif," tegas ICW.
ICW menilai Polri tidak pernah belajar dari tragedi-tragedi sebelumnya. Anggaran besar tidak digunakan untuk berbenah, melainkan mengakumulasi alat-alat keamanan yang potensial melukai masyarakat.
Atas kondisi ini, ICW mendesak pemerintah menghentikan pendanaan yang berlebihan terhadap pengadaan peralatan keamanan. Menurut ICW, Polri harus menghentikan pembelian alat keamanan yang cenderung digunakan untuk melawan warga.
"Ini semua harus dihentikan. Pemerintah harus berhenti mendanai alat-alat keamanan yang berlebih, dan Polri harus melakukan reformasi besar-besaran," tegas ICW.