Rabu, 17/05/2017 10:02 WIB
Jakarta – Dua kasus kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata di Puncak, Bogor dinilai sebagai contoh kegagalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengawasi bus umum di Indonesia. Ditegaskan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini memiliki kewenangan melakukan pengawasan intensif terhadap performa bus layak operasi.
“Gagalnya Ditjen Perhubungan Darat dalam melakukan pengawasan terhadap bus pariwisata dan juga bus AKAP. Sebagai pemberi dan penerbit perizinan, seharusnya Ditjen Hubdat melakukan pengawasan intensif terhadap performa bus pariwisata yang bersangkutan,” kata Tulus di Jakarta, Rabu (17/5).
Tulus juga menyoroti disfungsinya praktik uji KIR, yang disebut-sebut hanya menjadi formalitas belaka. Efektivitas kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) di daerah pun diragukan. Apalagi dengan adanya pungli oleh oknum yang menyebabkan tidak efektifnya uji KIR, kata Tulus.
“YLKI mendesak Kemenhub melakukan pengawasan terhadap otobus, pariwisata dan AKAP. Audit managemen finansial perusahaan yang bersangkutan, dan cabut izin operasionalnya jika terbukti bersalah,” ujarnya.
Polisi Tetapkan Sopir Bus Rosalia Indah Sebagai Tersangka
Ini Penyebab Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Batang
Kecelakaan Bus Terjadi di Tol Batang, 7 Orang Meninggal
“Jika perlu, libatkan swasta untuk uji kir. Karena terbukti uji kir yang dikelola dshub justru menjadi biang terhadap rendahnya aspek kelaikan dan keselamatan angkutan umum,” ucapnya.
Keyword : Kemenhub YLKI Kecelakaan bus