Rabu, 10/05/2017 19:20 WIB
Jakarta - Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa masih menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi. Pasalnya, ketimpangan yang cukup tinggi antara desa dan kota itu menghambat laju perekonomian diaerah yang berimbas pada lemahnya peningkatan perekonomian nasional.
"Tingginya ketimpangan antara kota dan desa bisa dilihat dari jumlah penduduk perkotaan di Indonesia yang lebih besar dibandingkan penduduk pedesaan dengan komposisi 56 persen berbanding 44 persen," ujar Ketua LPP DPP PKB, Marwan Jafar, di Pondok Pesantren Khoziyanatul Ulum, Blora, Jawa Tengah.
Di hadapan kiai, kader NU dan PKB se-Blora, Marwan menjelaskan dengan pertumbuhan yang timpang antara desa dan kota tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara desa dan kota yang cukup tinggi, dengan kontribusi kota besar dan metropolitan terhadap pertumbuhan mencapai 32 persen, sedangkan kontribusi kota menengah dan kecil hanya 7 persen terhadap pertumbuhan.
"Kondisi tersebut berdampak pada laju perekonomian yang lemah, kemiskinan di desa meningkat hampir dua kali lipat dibanding perkotaan. Badan Pusat Statistik menyebutkan, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat meningkat hampir dua kali lipat yakni mencapai 13,96 persen dibanding penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen," urai Marwan.
Prabowo penasaran dengan Ilmunya Cak Imin
Setelah terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Cak Imin di DPP PKB
Cak Imin Serahkan 8 Agenda Perubahan PKB kepada Prabowo Subianto
Lebih jauh, Marwan mengatakan, hasil studi NFID dan Oxfam pada 2017 yang menyebutkan bahwa ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan berkualitas semakin memperlebar ketimpangan spasial.
"Oleh karena itu, sangat diperlukan langkah strategis guna menciptakan penyeimbangan pembangunan desa dan kota. Salah satunya adalah penguatan pembangunan pertanian, mengingat mayoritas aktivitas perekonomian masyarakaht desa masih bergantung pada tingkat produktivitas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk di dalamnya adalah peternakan," bebernya.
Marwan menilai, penguatan pembangunan pertanian melalui kebijakan pemerintah daerah sejauh ini masih lemah, hal itu dibuktikan dengan masih ada kecenderungan daerah-daerah memilih eksploitasi sumber daya alam daripada memperkuat sektor produktif lainnya seperti pertanian. "Bukti lain lemahnya kebijakan penguatan pembangunan pertanian adalah masyaraat desa masih mengalami kesulitan akses kredit usaha di kalangan kelompok-kelompok usaha pertanian," katanya.
"Yang tak kalah penting dalam menangani disparitas pembangunan adalah dengan menciptakan penyeimbangan pembangunan desa-kota dari berbagai aspek baik ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, dan lainnya. Sehingga, ke depan terjadi pemerataan pembangunan sosial ekonomi antara desa dan kota," tutup Marwan.
Keyword : Marwan Jafar Pilkada Jateng PKB