Selasa, 25/06/2024 16:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi terobosan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait digitalisasi layanan perizinan event. Dimana, digitalisasi tersebut akan memudahkan penyelenggara untuk melakukan pengajuan.
Politikus NasDem itu menilai, langkah Kapolri tersebut akan memudahkan para penyelenggara serta penikmat event-event.
“Luar biasa, Komisi III sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Ini merupakan angin segar bagi penyelenggara serta penikmat event di seluruh Indonesia. Mau itu konser musik, kuliner, pagelaran seni, dsb. Semua perizinan akan jauh lebih mudah, transparan, efektif, dan terhindar dari pengelewengan oknum,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/6).
Sahroni Apresiasi Kejagung Serahkan Rp10,2 Triliun ke Negara
Komisi III Apresiasi Polri Berantas Jaringan Judol Internasional
Komisi III: Tidak Ada yang Kebal Hukum Kasus Konten Rasis
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan digitalisasi layanan perizinan event akan memudahkan penyelenggara untuk melakukan pengajuan. Sigit mengatakan penyelenggara hanya perlu melengkapi dokumen persyaratan secara online.
Sigit menyampaikan digitalisasi perizinan event tersebut dapat diakses kapan saja. Sigit mengatakan hal ini sejalan dengan kebijakan transformasi digital Indonesia dan tren global.
Lebih lanjut, Sahroni menilai langkah Kapolri sejalan dengan misi Presiden Jokowi, yang ingin meningkatkan ekonomi melalui industri rekreasi dan kreatif, salah satunya melalui event.
“Saya kira apa yang dilakukan Pak Kapolri ini merupakan kepanjangan dari keinginan Pak Presiden. Tak terbayang pertumbuhan ekonomi rekreasi-kreatif dari kemudahan perizinan event ini. Bakal ada banyak tenaga kerja yang terserap, perputaran uang di dalam negeri juga pastinya meningkat. Biar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk menikmati event-event. Dengan izin yang mudah, kita buat sendiri event-nya di sini,” tambah Sahroni.
Meski begitu, Sahroni tidak ingin proses perizinan keamanan menjadi longgar.
“Tapi dipermudah begini bukan berarti jadi longgar assesmen keamanannya. Harus tetap sesuai SOP,” tutup Sahroni