Kamis, 04/05/2017 07:12 WIB
Jakarta - Pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin meminta kelonggaran kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelonggaran itu terkait pemanggilan pemeriksannya oleh lembaga antikorupsi.
Kelonggaran itu diminta lantaran Ayin mengklaim sedang sakit dan membutuhkan istirahat selama sebulan. "Saksi Artalita Suryani surat yang diterima KPK Artalita diterangkan sakit dan hrs istirahat 1 bulan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Ayin sedianya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada Selasa (25/4/2017) kemarin. Namun, ia tak memenuhi panggilan tersebut.
KPK sendiri mengabulkan permintaan Ayin untuk memeriksanya pada bulan depan. Kata Febri, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan wanita yang disebut-sebut orang dekat Sjamsul.
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Febri mengaku tak mengetahui soal penyakit yang tengah diderita Ayin. KPK juga belum melihat kondisi dan meminta pendapat dokter lainnya mengenai kesehatan mantan terpidana suap jaksa Urip itu. Padahal, KPK biasanya meminta pendapat dokter lainnya atau second opinion terhadap saksi yang mengaku sakit.
"Akan habis akhir Mei dan kita akan jadwalkan ulang. Dia akan diperiksa terkait relasi dan hubungan kerja yang bersangkutan dengan obligor BLBI Sjamsul Nursalim," terang Febri.
KPK sebelumnya resmi menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim. Syafruddin diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun. Atas dugaan itu, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.