Rabu, 19/04/2017 21:01 WIB
Washington - Pemerintahan Trump akan mengkaji apakah pencabutan sanksi terhadap Iran membawa pengaruhi keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Pasalnya, Teheran selama ini telah mematuhi kesepakatan untuk mengekang program nuklirnya.
Reuterse malansir pada Selasa (19/04), dalam sebuah surat kepada ketua DPR Paul Ryan, sekertaris negara Rex Tillerson mengatakan sejak 2015 Iran telah mematuhi kesepakatan, namun ada kekhawatiran berkenaan dengan perannya yang dianggap sebagai negara sponsor terorisme.
Dijelaskan pula bahwa Departemen Luar Negeri AS harus melaporkan pada kongres setiap 90 hari, terkait dengan kepatuhan Iran terhadap perjanjian yang telah dibuat itu.
"Preaiden Trum telah mengadakan review dengan Dewan Keamanan Nasional dan akan mengevaluasi apakah penangguhan sanksi yang terkait dengan Iran sesuai, karena hal itu sangat penting untuk kemanan nasional AS," ujar Tillerson.
Anggota DPR: Pencabutan Status Bandara Internasional Perlu Dikaji Ulang
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Pemerintah Kurangi Status Bandara Internasional jadi 17
Dia tidak mengatkaan berapa lama evaluasi akan dilakukan, namun ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai mempertimbangkan untuk membawa perkara itu pada dewan kongres.
Iran menyangkal tuduhan pengembangan senjata nuklir dan mengancam bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan AS akan membuat Iran akan menarik kembali komitmennya untuk mengekang pengembangan nuklirnya.
Salah satu komitmen yang dibuat adalah utnuk megurangi jumlah sentrifugal sebesar dua pertiga, mengurangi persediaan uranium dari 10 ribu kg menjadi 300 kg selama 15 tahun, dan mengirimkan laporan nuklirnya pada badan inspeksi internasional.
Bulan lalu Menteri Pertahanan James Mattis mengatakan Iran merupakan sekportir terorisme dan masih terus mensponsori kegiatan militan. AS sejak lama menuduh Iran sebagai negara sponsor terorisme terbesar, dan menyatakan bahwa Teheran mendukung konflik Suriah, Irak dan Yaman.
Keyword : Amerika Serikat Iran Program Nuklir Internasional