Kamis, 04/01/2024 16:04 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wacana penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) sampai Pemilu 2024 tuntas digelar dinilai tidak tepat.
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, bansos merupakan salah satu program kerakyatan yang sangat dinantikan oleh kalangan masyarakat tidak mampu.
"Sejatinya bansos terjadi setiap tahun, bansos juga sangat dibutuhkan masyarakat miskin bahkan yang kemarin terdampak oleh pandemi," ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/1).
Pernyataan Ujang Komarudin menanggapi pernyataan TPN Ganjar-Mahfud serta calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penyaluran bantuan sosial disetop menjelang pemilu.
Di Kupang, Mensos Ajak Pemda Mutakhirkan DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran
Mensos Sebut Penyalahgunaan Bansos untuk Judol Turun Drastis
Pemutakhiran DTSEN, Mensos: Ada 470.000 KPM Baru Bansos pada Triwulan II
Ujang menilai, menjadi tidak adil apabila masyarakat yang biasanya setiap tahun mendapatkan bansos kemudian harus tertunda karena kekhawatiran program itu ditunggangi kepentingan politik.
"Jangan korbankan rakyat. Dalam konteks itu, ketika rakyat butuh bantuan sosial dari pemerintah maka ya harus jalan, harus dieksekusi," jelasnya.
Ujang menambahkan, masyarakat itu sudah cerdas dan pandai memilah mana bansos yang memang wajib disalurkan dengan bantuan untuk kepentingan politik.
"Biarkan bansos jalan, urusan pemilih biar saja rakyat menikmati soal urusan pemilu biar rakyat yang menentukan itu yang fair," tandasnya.