Sabtu, 08/04/2017 06:59 WIB
Jakarta - Nama Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi disebut-sebut dalam sidang dugaan suap proyek Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (7/4/2017). Fayakun disebut turut berandil terkait penggiringan anggaran satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam APBN-Perubahan 2016.
Hal itu terungkap saat Direktur Utama (Dirut) PT Technofo Melati Indonesia, Fahmi Darmawansyah bersaksi dalam sidang terdakwa Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (7/4/2017). Dugaan keterlibatan Fayakun sendiri tak luput atas andil kader PDIP Ali Fahmi Habsyi. Dimana awal kali "bermain" proyek itu, Ali Fahmi yang juga staf ahli bidang anggaran Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Sudewo ini mengontak Fayakhun guna melobby pengurusan anggaran.
"Jadi ternyata gini pak, di awal itu saudara Ali (Ali Fahmi) menghubungi langsung, saya enggak tahu benar atau enggak menghubungi saudara Fayakun," ujar Fahmi Darmawansyah saat bersaksi.
Namun, kata Fahmi Darmawansyah, keduanya berkonflik ditengah jalan. Fahmi Darmawansyah sendiri tak mengetahui mengapa keduanya sampai berkonflik. "Entah apa pembicaraannya di pertengahan jalan setelah jauh itu sepertinya mereka clash (konflik)," ujar suami artis Inneke Koesherawati itu dengan nada bergetar.
Penangkapan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kemungkinan Dilakukan Klan Saingannya
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Dewas KPK: Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
Jaksa KPK sempat mengkonfirmasi apakah konflik itu terkait lolosnya anggaran satelit monitoring di Bakamla dalam APBN-Perubahan 2016 di DPR RI. Dimana konflik itu lantaran ada peristiwa saling klaim antara Fayakun dengan Ali atas keberhasilan anggaran Bakamla.
Fahmi Darmawansyah kembali tak mengetahui persoalan konflik keduanya itu. Pun demikian, kata Fahmi Darmawansyah, diirnya berinisiatif mempertemukan keduanya. "Karena saya enggak ngerti urusan kan saya pertemukan Fayakun, Erwin, saudara Dami (Adami) ikut dan saudara Ali Fahmi," ucap Fahmi Darmawansyah.
Akan tetapi, lanjut Fahmi Darmawansyah, Ali Fahmi tak menghadiri pertemuan. Alhasil, ungkap Fahmi Darmawansyah, berujung ketidakjelasan. "Yah enggak jelas jadinya," imbuh dia.
Sebelum anggaran diketuk Fahmi Darmawansyah menggelontorkan sejumlah uang sebagai Down Payment untuk ke pengurusan anggaran di DPR melaui Ali Fahmi. Sebelumnya uang diserahkan Fahmi Darmawansyah ke Ali Fahmi melalui dua stafnya Hardy dan Adami. Uang itu merupakan kesepakatan untuk menggolkan anggaran proyek Satelitte Monitoring dan Drone Bakamla di DPR.
Dikatakan Fahmi Dharmawansyah, ada kesepakatan sebesar 6 persen dari total nilai proyek Satelitte Monitoring dan Drone Bakamla Rp 400 miliar dengan Ali Fahmi. Fahmi Darmawansyah tak membantah ada aliran uang ke Fayakhun. "Sepertinya ada, atas instruksi Fahmi Ali," tutur dia.
Selain Fayakun, sejumlah pihak termasuk dari kalangan DPR RI juga kecipratan uang. Yakni, Balitbang PDI Perjuangan Eva Sundari, Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bertus Merlas. Bappenas dan Kementerian Keuangan, uang juga mengalir ke anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Doni Imam Priyambodo.
Itu seperti termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fahmi Dharmawansyah nomor 31 saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Januari 2017. Dalam BAP itu, Fahmi Dharmawansyah mengakui bahwa uang Rp 24 miliar yang diberikannya ke Ali Fahmi itu sudah diberikan kepada mereka.
Dalam persidangan, Fahmi Dharmawansyah membenarkan keterangannya dalam BAP itu. "Betul pak," ujar Fahmi Darmawnsyah.
Fahmi Darmawansyah sendiri mengaku kecewa lantaran dalam perjalanannya, proyek Satelitte Monitoring dan Drone Bakamla bernilai Rp 400 miliar itu mengalami pemangkasan anggaran menjadi Rp 220 miliar. Pemangkasan karena adanya kebijakan Presiden Joko Widodo itu membuat pengadaan drone dihapus.
Fahmi Dharmawansyah kemudian meminta Ali Fahmi untuk mengembalikan sebagian uang dari Rp 24 miliar atau Rp 10,8 miliar lantaran anggarannya berkurang. Namun, saat ditagih sisa uang itu Ali Fahmi tak dapat mengembalikan uangnya karena ia mengaku sudah diberikannya untuk menggolkan anggaran di DPR. "Waktu saya tagih, dia beralasan panjang," tandas Fahmi Dharmawansyah.