Sabtu, 25/02/2017 11:53 WIB
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha menilai niat baik dan usaha keras pemerintah tidak disambut secara baik oleh investor, dalam hal ini adalah PT Freeport Indonesia. Menurut Satya, perusahaan asal Amerika Serikat itu bisa bangkrut jika nekat membawa masalah ini ke badan arbitrase.
Mengenai Kontrak Karya, Satya menilai justru sebenarnya perjanjian Kontrak Karya mengakui keberadaan negara. Karena itu, jika Freeport akan membawanya ke arbitrase, maka yang rugi justru Freeport karena jarang ada negara yang kalah dalam pengadilan arbitrase.
"Jarang ada sebuah negara kalah dalam pengadilan arbitrase. Paling tidak hanya membayar kompensasi. Freeport merasa pemerintah Indonesia melanggar perjanjian, tapi Freeport pun banyak dosanya," ucap Satya Yudha dalam diskusi Republik Freeport di Cikini, Jakarta pada Sabtu (25/2).
Sementara itu, Michael Manufandu, seorang tokoh senior dalam pemerintahan di Papua yang hadir mengatakan bahwa sebenarnya Freeport sudah menyetujui untuk pembangunan smelter di Papua. Namun, Michael juga mengingatkan sebenarnya peraturan pemerintah juga tumpang tindih.
Anggota DPR Tolak Rencana Perpanjangan Izin Freeport: Jokowi Jangan Kejar Tayang
Presdir PT Freeport Indonesia Bergaji Rp70 Miliar, Toni Wenas: Hoaks
Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tagih Denda Freeport
Tokoh Papua yang pada tahun 2016 mengaku siap menjadi Presiden Direktur Freeport ini meminta baik pemerintah maupun pihak Freeport perlu mencari jalan keluar bersama.
"Alangkah baiknya kita cari jalan keluar, menyusun tim negosiasi. Freeport banyak melakukan pembangunan terhadap infrastruktur Papua," jelas mantan Walikota Jayapura saat hadir dalam perbincangan Republik Freeport.[]
Keyword : satya yudha michael manufandu freeport