Kamis, 13/07/2023 07:02 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Korea Utara menguji rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru Hwasong-18 pada Rabu (12/7). Media pemerintah mengatakan, senjata itu adalah inti dari kekuatan serangan nuklirnya dan peringatan bagi Amerika Serikat (AS) dan musuh lainnya.
Hwasong-18 pertama kali diterbangkan pada bulan April. Ini adalah ICBM pertama Korut yang menggunakan propelan padat, yang memungkinkan penyebaran rudal lebih cepat selama perang.
"Uji coba adalah proses penting yang bertujuan untuk mengembangkan lebih lanjut kekuatan nuklir strategis Republik dan, pada saat yang sama, berfungsi sebagai peringatan praktis yang kuat kepada musuh," kata kantor berita negara KCNA.
Menuduh as meningkatkan ketegangan dengan mengerahkan kapal selam dan pembom ke semenanjung Korea dan melakukan perencanaan perang nuklir dengan sekutu Korea Selatan, KCNA mengatakan situasi keamanan militer telah mencapai fase krisis nuklir setelah era Perang Dingin.
Kapal Selam AS Tiba di Korea Selatan, Korea Utara Tembakkan Dua Rudal
AS Khawatir Korea Utara Kirim Lebih Banyak Senjata ke Rusia
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengawasi uji coba itu, dan mengatakan negara itu akan mengambil langkah-langkah yang semakin kuat untuk melindungi dirinya sendiri sampai AS dan sekutunya menghentikan kebijakan bermusuhan mereka, kata laporan itu.
Waktu penerbangan 74 menit Hwasong-18 adalah yang terlama untuk uji coba rudal Korea Utara, kata KCNA, menambahkan tahap kedua dan ketiga diterbangkan pada lintasan loft ke ketinggian tinggi untuk keselamatan.
"Uji coba tembakan tidak berdampak negatif pada keamanan negara-negara tetangga," katanya.
Korea Utara mengatakan rudal itu terbang 1.001 kilometer (622 mil) ke ketinggian 6.648 km. Jepang mengatakan rudal itu mendarat di laut timur semenanjung Korea dan sekitar 250 km barat pulau Okushiri Jepang utara.
Menanggapi peluncuran tersebut, Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara terbuka pada Kamis (13/7) untuk membahas peluncuran rudal terbaru oleh Korea Utara, kata presiden Dewan Keamanan Inggris saat ini pada Rabu (12/7).
Pertemuan itu diminta oleh AS, Albania, Prancis, Jepang, Malta, dan Inggris. Inggris saat ini memegang jabatan presiden bergilir dewan keamanan.
Sumber: Al Arabiya