Jum'at, 16/06/2023 17:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah membuat aturan dan pengawasan mengenai anggaran pengentasan stunting. Hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyoroti penggunaan anggaran yang tidak tepat, salah satunya mengenai penanganan stunting.
"Pemerintah pusat perlu meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran yang produktif, tepat sasaran dan mengingatkan para pemangku pelaksana," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu dalam keterangan resminya dikutip Jumat (16/6).
Junimart kemudian mengusulkan adanya persentase dalam penganggaran penanganan stunting.
"Menurut saya perlu juga dibuat aturan khusus untuk penggunaan anggaran penanganan stunting dengan persentase. Misalnya anggaran untuk stunting Rp10 miliar, maka yang bisa digunakan dalam biaya operasionalnya termasuk perjalanan dinas paling banyak 20 persen dari total Rp10 miliar. Ini namanya lebih besar pasak daripada tiang," imbuhnya.
Komisi VIII DPR Lepas Jemaah Haji Kloter 15 Embarkasi Donohudan
Cegah Multitafsir, KPU Harus Buat Aturan Jelas Pilkada Serentak 2024
BKSAP DPR Harap Forum WWF 2024 Turunkan Konflik Air Dunia
Politikus PDIP ini menjelaskan, tujuan dari aturan khusus tersebut dibuat agar dana yang dikeluarkan dalam penanganan stunting tak ada penyimpangan. "Pengawasan dan aturan khusus menyangkut target penggunaan dana stunting untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran dengan modus biaya rapat-rapat dan perjalanan. Terlepas dari itu, mentalitas dan rasa empati para pelaku yang paling pokok diperbaiki," tandasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan banyaknya cara penganggaran anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Misalnya pada anggaran Rp10 miliar untuk stunting, Rp3 miliar digunakan untuk perjalanan dinas, Rp3 miliar lainnya untuk rapat-rapat, penguatan pengembangan Rp2 miliar, dan kurang dari Rp2 miliar yang benar-benar digunakan untuk penanganan stunting.