Kamis, 25/05/2023 16:36 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut bahwa perbaikan ruas jalan rusak di Lampung akan dimulai bulan Juli 2023.
Hal itu disampaikan Basuki berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab Jokowi telah mengunjungi langsung tiga provinsi terkait dengan kondisi jalan yang rusak.
"Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden di Lampung, di Jambi, dan di Sumatera Utara, itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya kan Pak Presiden minta Juli mulai," kata Basuki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5).
Basuki menjelaskan alasan terkait perbaikan jalan tersebut dimulai pada Juli. Menurutnya, Kementerian PUPR harus membahas soal masalah anggaran terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri PUPR Ajak Masyarakat Tingkatkan Pengelolaan Air
Menteri PUPR Pastikan Tol Bocimi Bisa Dilalui Besok
PKT 2024, Kemen PUPR Anggarkan Rp7,22 Triliun
"Kenapa harus Juli karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya," jelas Basuki.
Dia mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait dengan penganggaran ini.
Untuk tahap pertama, kata Basuki, perbaikan jalan di Lampung, Jambi, Sumatra Utara anggarannya mencapai Rp14,9 triliun. Kemudian, untuk bulan Juni nanti pihak PUPR akan melakukan pengadaan barang dan jasa serta lelangnya.
"Apakah melalui lelang umum ataukah melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat. Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya," jelasnya.
Adapu Menteri Basuki bersama jajaran Kementerian PUPR hari ini menyambangi KPK dalam pelatihan penguatan integritas antikorupsi bagi penyelenggara negara.
Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung untuk segera menyelesaikan permasalahan jalan rusak di wilayahnya.
Dia pun secara terbuka menyatakan pemerintah pusat bisa menangani langsung perbaikan jalan rusak apabila kepala daerah memang tidak bisa melakukannya.
"Secepat-cepatnya dimulai. Apabila provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh kementerian PUPR, utamanya yang jalannya rusak parah,” tuturnya.