Senin, 03/04/2023 20:23 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan mengunjungi China pekan ini. Lawatan itu dilakukan lantaran China Development Bank (CDB) belum menyuntik dana sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun.
Hal itu, diungkapkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, di Jakarta, Senin (3/4). Ia menyebut kehadiran Luhut di China agar bisa bernegosiasi dengan pihak otoritas setempat. Interest rate yang ditawar Indonesia berada di level 2%.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia sebelumnya, mengajukan pinjaman senilai Rp8,3 triliun untuk menambal pembengkakan anggaran (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Total nilai pembengkakan biaya kereta cepat mencapai Rp18,2 triliun.
Namun saat ini, CDB belum memenuhi komitmen untuk memberikan pinjamannya kepada Indonesia. Perkaranya belum ada kesepakatan nilai interest rate atau tingkat suku bunga atas pinjaman sebesar Rp8,3 triliun itu.
Arsenal Disarankan Bajak Jadon Sancho dari MU
Giroud Pastikan Bakal Hijrah ke MLS Musim Depan
Izin Usaha TaniFund Dicabut OJK
"Minggu ini tim Pak Luhut dan Dirut KAI, Dirut KCIC akan ke China untuk negosiasi final mengenai pricing, belum selesai. Kita lagi nawarin 2%, tapi belum tau dapet berapa," Ungkap Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi dengan pinjaman.
Sementara, 255 dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun. Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN.
Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN. Tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.