Sistem Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dimantapkan

Senin, 06/02/2017 20:15 WIB

Jakarta - Pemerintah menjalankan program bantuan pangan non-Tunai sebagai bentuk perhatian kongkrit kepada masyarakat. Program ini pun terus dimatangkan, salah satunya melalui sistem e-Warong yang sudah siap diterapkan di 44 Kota di Indonesia.

"Jumlah penerima manfaat program bantuan pangan non-tunai pada 2017 mencapai 1,4 juta jiwa. Meningkat dibanding 2016 sebanyak 1,25 juta jiwa," ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam rapat kordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Rakor dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardjojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, Kepala Kantor Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, serta sejumlah pejabat lainnya.

Menteri Puan menjelaskan, bantuan pangan non-tunai merupakan program yang dikomparasi dari sistem subsidi pangan, seperti penyaluran beras sejahtera (rastra). Dalam program ini, penerapannya memakai sistem akses e-Warong melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dijelaskannya, nilai bantuan dalam program ini sebesar Rp110 ribu per bulan. Masyarakat penerima manfaat hanya bisa menukarkan dengan produk pangan dan bahan pokok. Bantuan distribusi pangan melalui KKS akan disalurkan melalui 7.733 e-Warong KUBE dan agen yang berbasis toko maupun RPK (Rumah Pangan Kita).

KKS sendiri memiliki fitur elektronik dan tabungan yang berfungsi sebagai kartu perbankan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan layanan Keuangan Digital (LKD). Sistem e-Warong ini merupakan konvensi dari sistem sebelumnya. Jadi kabupaten lain yang tidak termasuk dalam 44 Kabupaten pelaksana tahun ini tetap reguler seperti sebelumnya.

Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyalurannya bantuan pangan non-tunai akan melibatkan penjual klontong di pasar dan toko, sekaligus bekerjasama dengan warung-warung setelah diverifikasi oleh OJK. "Sehingga mereka tidak mati bisnisnya," ujar Khofifah.

Dalam kartu combo yang akan diterima, akan ada menu-menu untuk dipilih masyarakat penerima manfaat, seperti  Bantuan Pangan, Bantuan LPJ, dan sebagainya. "Nanti akan terkoneksi dan terlihat sudah dipakai berapa dan fungsinya sebagai saving account. Nanti bisa kredibel untuk diikuti dengan buku tabungan dan terkoneksi dengan empat bank negara," jelas Khofifah.

TERKINI
DPR Minta Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Penambangan Ilegal Harta Jokowi Naik Rp13,4 Miliar Dalam Setahun, Total Rp95,8 Miliar KPK Usut Pelesiran SYL ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas Kenaikan UKT, Kemdikbudristek Sebut Imbas Penerapan MBKM