Selasa, 14/03/2023 13:58 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan adanya sindikat KTP bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Bali.
Dia tegaskan, penegakan hukum harus dilakukan agar praktik sindikat KTP ini tidak mengakar.
"Semacam modus dari sindikat yang baru mulai di Bali, sehingga kita harapkan dengan adanya penegakan hukum dan penyelidikan yang meluas dari penegak hukum itu tidak akan menjadi satu preseden yang terjadi berulang kali di Bali di mana WNA itu mempunyai KTP," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3).
Dasco juga mengaku sempat bertemu langsung dengan pelaku saat melakukan kunjungan kerja di Bali. Saat ini, pelaku sedang diproses penegak hukum.
Anggota DPR: Penurunan Potongan Ojol Tak Boleh Sekadar Wacana
Kesejahteraan Guru Timpang, Legislator PKB Usul Hapus PPPK Paruh Waktu
Legislator PKS: HARBA PII Meneguhkan Ideologi Pelajar di Era Disrupsi
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga menyoroti percaloan SIM bagi WNA di Bali. Dia telah meminta Komisi III DPR-RI untuk berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus ini.
"Soal polisi yang jadi calo saya pikir hal ini sangat merusak institusi Polri karena yang menjadi calon adalah oknum dari kepolisian," ujarnya.
Selain itu, Dasco meminta petinggi Polri menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam percaloan tersebut.
"Meminta kepada Polri bahwa hukuman yang diterapkan itu menurut kami harus lebih tegas dan lebih berat, supaya tidak terulang kembali pada oknum di institusi tersebut. Yang kemudian mencoreng institusi dengan cara tersebut," tegas dia.