Rabu, 08/03/2023 20:14 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - TikTok telah mengumumkan rezim keamanan data baru, dijuluki "Project Clover", di tengah meningkatnya tekanan dari anggota parlemen di kedua sisi Atlantik.
Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa baru, baru ini melarang TikTok dari telepon staf karena meningkatnya kekhawatiran tentang perusahaan, yang dimiliki oleh perusahaan Bytedance, dan apakah pemerintah China dapat mengambil data pengguna atau memajukan kepentingannya.
Sementara itu, Gedung Putih telah mendukung undang-undang yang memberikan kekuatan baru kepada administrasi untuk melarang aplikasi video milik China, TikTok dan teknologi berbasis asing lainnya jika mereka menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Pada briefing berita pada Rabu (8/3), Tiktok mengatakan akan mulai menyimpan data pengguna Eropa secara lokal tahun ini, dengan migrasi berlanjut hingga 2024.
Taiwan Luncurkan Situs Berbagi Laporan Intelijen bagi WN China
Iran Disebut Setuju Buka Selat Hormuz Tanpa Tarif
AS dan Iran Dikabarkan Bertemu di Swiss Pekan Depan
Sebagai bagian dari langkah ini, perusahaan mengkonfirmasi akan segera membuka pusat data kedua di Irlandia, dan satu lagi di wilayah Hamar di Norwegia. Pusat data ini akan dioperasikan oleh pihak ketiga yang dirahasiakan.
"Kami adalah perusahaan pro-kepatuhan. Beri tahu kami apa masalahnya, dan kemudian mari kita bekerja bersama dalam solusi. Itu adalah pendekatan kami di AS, itulah pendekatan kami di mana -mana," kata Wakil Presiden Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik, Theo Bertram.
"Pendekatan kami sangat terbuka untuk pemerintah, regulator, dan ahli untuk memberi kami nasihat dan nasihat mereka tentang bagaimana kami dapat melakukan ini lebih efektif," sambung dia.
Perusahaan mengatakan akan mengurangi transfer data di luar wilayah, dan mengurangi akses karyawan ke data pengguna secara internal.
TikTok telah menggunakan strategi serupa di AS, dijuluki "Project Texas", dalam upaya untuk menenangkan anggota parlemen yang bermusuhan.
Sumber: Reuters