Jum'at, 03/02/2023 20:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah bakal hentikan ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi di Indonesia.
Target Indonesia pada tahun 2025, energi baru terbarukan mencapai 25% dari total pemakaian energi. Oleh sebab itu, penggunaan energi baru terbarukan harus dioptimalkan di dalam negeri.
“Kita ekspor itu kalau lebih, tetapi ini belum sampai 25%, bagaimana mungkin kita ekspor. Ini untuk kebaikan negara, semakin dilobi maka semakin keras untuk tidak melakukan itu,” ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Jumat (3/2/2023).
Kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk yang dihasilkan menggunakan energi baru terbarukan terus meningkat Di beberapa negara tidak mau menerima produk-produk yang tidak ramah lingkungan.
Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat
Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara
Lokasi Protes pro-Palestina di UCLA Diserbu dan Dibubarkan Polisi
Pemerintah menetapkan larangan ekspor listrik yang berasal dari energi baru terbarukan sebagai upaya mengejar target bauran energi.
“Larangan ekspor dalam rangka memberikan kedaulatan EBT, karena semua industri ke depan memakai EBT . Kalau enggak produknya gak laku di pasar dunia,” kata Bahlil.
Berkaca dari pengalaman sebelumnya saat melakukan pelarangan ekspor nikel, Bahlil yakin pelarangan ekspor akan memberikan dampak positif bagi geliat industri di dalam negeri. Sebab pengusaha nasional akan mengembangkan potensi sektor tersebut.
“Semakin kita ditekan, kita tekan balik jangan mau diatur negara lain. Dalam pandangan saya pengusaha gak boleh mengatur negara, namun negara yang harus mengatur pengusaha. Kita butuh kolaborasi, equal treatment supaya bisa membangun negara,” kata Bahlil.
Keyword : Bahlil LahadliaListrikEnergi Terbarukan