Selasa, 31/01/2023 03:01 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintah akan meningkatkan pasokan dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), yakni puasa dan lebaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai rapat Evaluasi Kebijakan Penyediaan Minyak Goreng Rakyat bersama Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, (30/1)
Menurut Arief, kolaborasi antara pemerintah dan produsen melalui komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng dapat menjaga agar kondisi kelangkaan yang terjadi di awal tahun lalu tidak terulang kembali.
"Hari ini, saya bersama pak Mendag membahas langkah-langkah untuk menjaga stabilisasi stok dan harga minyak goreng menjelang HBKN. Kita bersama para produsen minyak goreng duduk bersama menyepakati komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng untuk 3 bulan ke depan dan akan kita review serta evaluasi secara berkala," tutur dia.
Luhut Minta Utang Minyak Goreng Segera Diselesaikan
Kemenperin Pastikan Bakal Bayar Rafaksi Minyak Goreng
Menko Luhut Minta Rafaksi Minyak Goreng Segera Diselesaikan
Melalui komitmen tersebut, selama periode 3 bulan ke depan para produsen diminta menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng rakyat sebesar 450 ribu ton per bulan, atau meningkat 50 persen dari jumlah sebelumnya, yaitu 300 ribu ton per bulan.
Selain itu, para pelaku usaha juga diminta melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi yang dimiliki agar melakukan penjualan minyak goreng sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen, yaitu sebesar Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) dan Rp 15.500 per kg untuk minyak goreng curah.
"Penambahan jumlah pendistribusian dari 300 ribu ke 450 ribu saya rasa cukup. Respons para produsen terhadap komitmen bersama ini juga baik dan positif, ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh seluruh produsen yang hadir," papar dia.
Arief meyakini, komitmen ini merupakan langkah yang baik untuk mengamankan suplai minyak goreng jelang HBKN yang dipastikan akan mengalami lonjakan permintaan.
Berdasarkan data Prognosa Neraca Pangan periode Januari-Maret 2023, pada akhir Maret ini stok minyak goreng nasional diperkirakan sekitar 808 ribu ton, sedangkan kebutuhan minyak goreng nasional perbulan rata-rata sebanyak 401 ribu ton.
"Pendistribusiannya di lapangan harus kita kawal bersama-sama oleh Bapanas, Kemendag, Satgas Pangan. Untuk memastikan pelaksanaannya, para produsen diminta melaporkan realisasi pendistribusiannya setiap minggu," kata dia.
Arief juga menekankan pentingnya kontribusi para produsen minyak goreng dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Minyak Goreng. Mengingat, tambahnya, ketersediaan CPP merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga agar pasokan dan harga komoditas pangan tidak mengalami gejolak.
"Sesuai amanat Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, minyak goreng menjadi salah satu komoditas strategis yang harus ada dan dialokasikan sebagai CPP. Jadi, kita minta kepada para produsen agar minyak goreng rakyat (Minyakita) itu bisa dialokasikan ke Bulog dan ID Food untuk kita kawal harga dan pendistribusiannya," papar dia.
Menurut Arief, saat ini keberadaan Minyakita terbilang efektif dalam menjaga stok dan harga minyak goreng di tingkat konsumen.
"Beberapa kali saya bersama pak Mendag kunjungan ke pasar tradisional dan modern market minyak tersebut ada dan tersedia, dan harganya tidak jauh berbeda sekitar 14.500 per kg. Maka kita dukung supaya para produsen mempercepat dan meningkatkan distribusi dan ada cadangan pemerintah yang bisa kita alokasikan bersama-sama," ucap dia..
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya tidak ingin kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tahun lalu terjadi lagi. Untuk itu, pasokan minyak goreng harus ditambah sebagai persiapan untuk menghadapi lonjakan permintaan HBKN puasa dan lebaran pada Maret-April ini.
"Kita sudah putuskan tidak merubah aturan, tapi kita sepakat para produsen minyak goreng ini agar menambah suplainya untuk dalam negeri dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan. Sampai April kita lakukan evaluasi," ujarnya.
Dia berharap, dengan penambahan supply sebanyak 50 persen ini Minyakita dapat kembali membanjiri pasar sehingga masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau sesuai HET.
Pihaknya juga menekankan, dengan pelaksanaan penambahan supply ini maka diperlukan peningkatan pengawasan jalur distribusi D1 dan seterusnya termasuk e-commerce oleh Stagas Pangan dan fungsi pengawasa terkait.
Keyword : Badan Pangan NasionalMinyak GorengHBKN