Rabu, 25/01/2023 23:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Bupati Rote Ndao, Stefanus M. Saek mengatakan terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi daerahnya, terkait dengan upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Di antaranya, lemahnya kesadaran keluarga stunting serta masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah, yang penggunaannya cenderung tidak sesuai peruntukan.
"(Bantuan ke) masyarakat cenderung dibelanjakan ke barang yang sifatnya destruktif, seperti membeli rokok," ungkap Stefanus dalam kegiatan `Dialog Stunting dan Kemiskinan Esktrem Menko PMK untuk Provinsi NTT` secara daring pada Selasa (24/1) kemarin.
Permasalahan lain yang tak kalah penting terkait masih kurang tersebarnya ultrasonografi (USG). Dengan alat pendeteksi kehamilan ini diharapkan bisa mengetahui lebih dini kondisi janin. Termasuk penanganan bila ada gejala stunting.
Menko PMK: Mudik 2024 Lebih Baik dari Tahun Lalu
Menko PMK Larang Pemudik Istirahat di Bahu Tol
Laka Lantas Menurun, Menko PMK Sebut Arus Mudik Lancar
Selain itu, alat Antropometri juga masih cukup kurang tersedia di Posyandu wilayah NTT. Alat ini berfungi sebagai alat ukur dimensi, berat, volume pada tubuh manusia atau pertumbuhan tubuh balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak. Cakupan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi rumah tangga perlu dioptimalkan lagi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeringkatan skala prioritas bagi daerah yang membutuhkan bantuan alat USG, Antropometri, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih.
Program pelatihan juga terus diintensifkan kepada para petugas yang bekerja di lapangan sehingga data yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan tidak berbeda jauh. Ia menargetkan tahun 2023 ini semua puskesmas dan posyandu yang ada di Provinsi NTT sudah menerima alat USG dan Antropometri.
"Target kita tahun ini untuk Provinsi NTT tidak ada lagi puskemas yang kekurangan alat USG serta tidak ada lagi Posyandu yang belum mendapatkan antropometri," tegas Muhadjir.
Berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021 sebesar 37,8 persen. Angka tersebut menjadikan Provinsi NTT sebagai penyumbang tertinggi anak stunting di Indonesia.
Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem, Provinsi NTT memiliki lima kabupaten prioritas dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebesar 89.410 KK. Jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten, yakni Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur.