Senin, 30/01/2017 07:23 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkit tunggakan pajak yang belum dibayar PT Freeport Indonesia (PTFI) selama empat tahun dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun.
Tunggakan itu menyangkut pajak penggunaan air permukaan yang ditanggung Freeport karena memakai air di Sungai Ajkwa, Papua untuk menahan endapan tailing (residu tambang).
Tunggakan pajak yang belum dibayar ini memicu reaksi dari sejumlah LSM. Salah satunya Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro yang mendesak Pemprov menagih tunggakan pajak PTFI sebesar Rp3,5 triliun.
"Pemprov Papua harus berani menaguh karena itu haknya. Dengan demikian perekonomian Papua tidak terganggu," ujar Komaidi.
Bahlil Bidik Divestasi 10 Persen Saham Freeport untuk Papua Rampung Q1 2026
Komisi VI Tegaskan Komitmen Amankan SDA dan Kendali Freeport
Jokowi Bersyukur Berhasil Ambil Alih Freeport, Blok Rokan dan Newmont
Meski tak bisa memberikan sanksi ataupun penalti kepada PT Freeport, namun semestinya perusahaan pertambangan yang beroperasi di sebuah wilayah harus faham atas kewajibannya membayar pajak ke daerah.
"Penagihan pajak yang ditunggak itu satu hal yang wajib dipenuhi. Soal kontrak karya ataupun IUPK itu masalah kontrak," jelasnya.
Keyword : Freeport Komaidi Notolegowo