Rabu, 11/01/2023 17:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Partai Demokrat belum akan memberi bantuan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Partai Mercy masih menunggu perkembangan penanganan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua itu.
"Kita tunggu ya. Prinsipnya kan penegakan hukum berjalan. Prinsip dasar itu dulu. Apa yang sedang dilakukan kita lakukan dulu," kata Ketua Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Dia tak mau banyak berkomentar lebih jauh saat kembali dikonfirmasi soal kasus Lukas. Partai Demokrat, menurut dia, masih menunggu pernyataan lengkap Komisi Antirasuah.
"Ya kan prosesnya jalan tuh, nanti tunggu lah hasil KPK," kata dia.
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Hinca mengatakan lebih lanjut kemungkinan Demokrat akan menyampaikan sikap besok. Pernyataan sikap akan disampaikan langsung DPP Partai Demokrat setelah ada status hukum Lukas dari KPK.
"Besok mungkin ada statemen DPP. Biar jangan terburu-buru," demikian Hinca Panjaitan.
KPK menangkap paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas ditangkap setelah menyandang status tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Lukas ditangkap saat tengah makan siang di daerah Kotaraja, Jayapura. Lukas Enembe kemudian dibawa ke Mako Brimob Kotaraja Papua untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta. Dia akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Keyword : Warta DPR Lukas Enembe Demokrat bantuan hukum Gubernur Papua KPK