Kamis, 29/12/2022 14:06 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Untuk menghindari kepanikan massal akibat penyebaran info yang tidak akurat, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta semua pihak di Pemerintahan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
"Termasuk BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia. Sebab kalau setiap lembaga bekerja secara acak akan membingungkan masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (29/12).
Dia menyayangkan, kejadian miskomunikasi antara BRIN dan BMKG terkait info perkiraan adanya badai besar yang akan melanda Jabodetabek pada 28 Desember 2022.
Menurutnya peristiwa itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak disiplin pada tugasnya masing-masing. Miskomunikasi itu, kata Mulyanto, harus jadi bahan evaluasi bagi BRIN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
"Ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendesiminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan, yang dapat memicu histeria publik. Sepengetahuan saya BRIN tidak memiliki kewenangan tersebut. Terutama mengumumkannya ke publik secara luas. Apalagi ternyata diketahui, bahwa statemen tersebut dibuat oleh pribadi peneliti BRIN. Ini makin ngawur," ujar Mulyanto.
Politisi PKS itu meminta Kepala BRIN mendisiplinkan para penelitinya agar tidak terjadi hal serupa di masa depan. Sebagai badan riset harusnya BRIN bisa membuat alur koordinasi dan komunikasi yang baik.
"Ini sudah kasus yang kedua. Sebelumnya terkait dengan prediksi tsunami di Banten. Koordinasi dan sinergi menjadi penting dari lembaga riset dan penelitinya kepada lembaga yang berwenang menyampaikan ke publik seperti BMKG. Sehingga tidak muncul dualisme," tegasnya.
Keyword : Warta DPR Komisi VII BMKG BRIN cuaca