Selasa, 29/11/2022 14:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Masyarakat harus bijak menanggapi video ajakan relawan Joko Widodo (Jokowi) untuk `menggempur` pengkritik pemerintah. Terlebih, menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman video yang viral tersebut tidak utuh.
"Saya pikir kira mesti bijak. Hati boleh panas, kepala tetap harus dingin. Kita semua bersaudara. Kita melihat persoalan harus lengkap," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).
Anggota Komisi III DPR RI ini minta wacana tersebut tidak dibesar-besarkan. Masyarakat maupun kalangan elit harus jeli melihat persoalan video viral tersebut.
Disisi lain, Habiburokhman mengajak semua pihak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar tidak berkutat pada hal-hal yang bisa melahirkan perpecahan.
Ketua DPR Harap Sektor Perdagangan Tetap Jadi Penggerak Kesejahteraan Masyarakat
DPR Anggap Wacana Kewarganegaraan Ganda Diaspora Angin Segar
Legislator Apresiasi Dinas Ekonomi Kreatif Sulsel dengan Beberapa Catatan
"Saat-saat seperti ini, benar kata Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang sesuatu menimbulkan perpecahan jangan kita besar-besarkan. Tapi sesuatu yang mendorong persatuan lah yang kita perjuangkan," kata dia.
Lebih jauh, Habiburokhman ogah menanggapi kasus ini. Dia kembali meminta semua pihak menunggu klarifikasi dari relawan Jokowi.
"Kita melihat persoalan harus lengkap, dan kita menunggu klarifikasi Benny (Benny Rhamdani) bahwa seperti apa maksud dan ucapan," tegas dia.
Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta restu kepada Presiden Jokowi untuk `menggempur` pengkritik pemerintah viral di media sosial.
Setelah heboh, Benny masih mengaku heran kalau ada pihak yang mempersoalkan pernyataannya dalam video. Dia mempertanyakan alasan dirinya tidak boleh marah karena Jokowi kerap diserang.
"Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, Presiden, Ibu Negara," kata Benny.