Kamis, 12/01/2017 14:32 WIB
Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) optimistis dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan. Selama ini, masalah yang dihadapi terjadi soal sosial dan tehnis.
Untuk tahun 2017 ini, ditargetkan empat infrastruktur kelistrikan rampung yang mencakup dua Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), yaitu PLTMG Mobile Power Plant (MPP) Jayapura (50 MW) dan PLTMG MPP Nabire (20 MW), dua Gardu Induk (GI), yaitu GI Holtekamp dan GI Jayapura. Henrison Lumbanraja, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Papua, mengatakan bahwa untuk penyelesaian kendala pembangunan diperlukan dukungan dari segala lapis pemangku kepentingan, Menurutnya, setiap pemangku kepentingan ini memiliki peran yang penting. "Pemangku kepentingan pemerintah daerah berperan dalam proses perizinan, sedangkan pemangku kepentingan pada lapisan masyarakat berperan besar dalam proses pembebasan lahan. “Saya harap pemerintah daerah dan warga mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh PLN karena kelak manfaat listrik akan kita nikmati bersama juga” ujar Henrison.Dalam siara persnya kepada jurnas.com, kendala sosial yang dihadapi umumnya terkait masalah pertanahan. Permasalahan tanah adat menjadi salah satu kendala terbesar dalam pembangunan proyek di Papua. Jika proses pembebasan lahan terkendala, seluruh proses pembangunan selanjutnya akan mundur karena pembangunan proyek baru bisa dimulai jika lahan sudah bebas. Contoh masalah sosial yang kerap terjadi adalah klaim kepemilikan tanah, pemalangan, dan lainnya yang menganggu proses pra-konstruksi dan saat konstruksi proyek. Di sisi lain kendala teknis yang dihadapi umumnya bersifat kendala geografis dan aksesibilitas. Contoh dari kendala geografis adalah kontur tanah terlalu esktrim sehingga sulit untuk diakses. Sedangkan permasalahan aksesibilitas ketiadaan akses jalan untuk transportasi menuju ke tempat proyek.Keyword : Pembangunan Listrik Henrison Lumbanraja