China Sanksi 7 Pejabat Pendukung Kemerdekaan Taiwan

Selasa, 16/08/2022 12:54 WIB

JAKARTA, Jurnas.com - China memberlakukan sanksi terhadap tujuh pejabat dan anggota parlemen Taiwan yang dituduh sebagai para pejuang keras kemerdekaan. Sanksi tersebut termasuk melarang mereka masuk ke Negeri Tirai Bambu.

Sanksi itu datang setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan bulan ini, perjalanan yang menurut China telah mengirim sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan.

China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bukan negara yang terpisah. Meski begitu, Pemerintah Taiwan membantah klaim China tersebut.

Kantor Urusan Taiwan China mengatakan di antara mereka yang terkena sanksi adalah duta besar de facto Taiwan untuk AS, Hsiao Bi-khim, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan Wellington Koo, dan politisi dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan mengatakan bahwa mereka yang terkena sanksi tidak akan dapat mengunjungi China, Hong Kong dan Makau. Perusahaan dan investor yang terkait dengan mereka juga tidak akan diizinkan untuk mengambil untung di China.

"Untuk beberapa waktu, beberapa elemen separatis, demi kepentingan mereka sendiri, telah berkolusi dengan kekuatan eksternal dalam provokasi yang menganjurkan kemerdekaan Taiwan," kantor berita negara Xinhua mengutip juru bicara itu.

"Mereka dengan sengaja menghasut konfrontasi di Selat Taiwan, dan secara sembrono merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," sambungnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Taiwan mengatakan sebagai tanggapan bahwa pulau itu adalah negara demokrasi yang tidak dapat diganggu oleh China.

"Lebih dari itu, kami tidak dapat menerima ancaman dan ancaman dari sistem otoriter dan totaliter," kata Juru Bicara Kemenlu Taiwan, Joanne Ou kepada wartawan di Taipei.

Sanksi tersebut akan memiliki dampak praktis yang kecil karena pejabat senior Taiwan tidak mengunjungi China.

Ketujuh orang itu selain Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, Menteri Luar Negeri Joseph Wu, dan Ketua parlemen You Si-kun yang sebelumnya dikenai sanksi oleh China.

Pemerintah Taiwan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

Sumber: Reuters

TERKINI

Liam Delap: Chelsea Tak Pantas Kalah dari Manchester United Caicedo: Chesea Belum Menyerah Kejar Tiket Liga Champions Dua Assist Lagi, Bruno Fernandes Akan Ukir Sejarah Baru di Premier League Carrick Puji Mentalitas Pemainnya Usai Menang Lawan Chelsea