Rabu, 27/07/2022 20:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengajak pemerintah daerah (pemda) bersinergi dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka.
Diharapkan, sinergi yang baik antara pusat dan daerah membuat masyarakat mendapatkan pemahaman utuh tentang Kurikulum Merdeka, dalam rangka mencegah miskonsepsi.
"Kita ingin membangun sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, agar tidak terjadi miskonsepsi tentang Kurikulum Merdeka, dan mendorong guru untuk terus belajar dan berbagi melalui Platform Merdeka Mengajar," kata Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemdikbudristek, Rachmadi Widdiharto di Kantor Walikota Surabaya pada Senin (25/7).
Rachmadi juga mendorong pemerintah daerah meninjau pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka tahap awal di satuan pendidikan. Dikatakan, melalui implementasi Kurikulum Merdeka, Kemdikbudristek ingin memulihkan pembelajaran sekaligus mencetak Profil Pelajar Pancasila.
Puncak Hardiknas, Mendikbudristek Sebut Merdeka Belajar Sukses
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan KEMDIKBUDRISTEK, Abdul Kahar Soal Isu KIP-K
Nadiem Bantah Kurikulum Merdeka Cuma Efektif di Kota Besar
"Kita ingin murid-murid kita menjunjung Profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global," jelas dia.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan di Kota Surabaya. Dia berharap, terobosan Kemdikbudristek ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah bagi peserta didik dalam upaya menghasilkan anak-anak yang memiliki rasa toleransi, cinta tanah air, dan saling menghormati.
"Atas nama pemerintah kota Surabaya, saya mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Surabaya," kata dia saat menerima kunjungan kerja Direktur Guru Dikdas, Kemdikbudristek.
Eri Cahyadi sepakat bahwa penerapan Kurikulum Merdeka bukan sekadar untuk `gaya-gayaan sekolah` ataupun pencitraan dinas, melainkan harus berdasarkan inisiatif dan hasil refleksi sekolah agar penerapannya tumbuh secara organik dan tidak dipaksakan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendukung penguatan karakter pada anak agar merdeka lebih bebas berekspresi. Sebab, setiap anak memiliki gaya belajar dan keunikannya sendiri-sendiri.
"Kita dukung anak-anak pintar atau sukses dengan keunikannya masing-masing di bidangnya seperti seni, matematika, musik, namun nilai-nilai Pancasila harus tetap terpatri dalam jiwa peserta didik," imbuh Eri.
Senada dengan Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlar Ali, turut mendukung penuh implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo memahami bahwa kunci keberhasilan dari implementasi Kurikulum Merdeka ini ialah guru-guru harus belajar melalui komunitas belajar dan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar.
"Mindset menunggu bimtek masih melekat pada guru-guru kita. Saya minta dinas pendidikan jangan pernah minta bimtek dan instruktur buat guru-guru kita. Kita perlu mendorong guru-guru kita belajar di platform dan di komunitas belajar guru," tegas Muhdlar di Pendopo Bupati Sidoarjo.
Saat ini terdapat 850 satuan pendidikan di Kota Surabaya dan 805 satuan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang mendaftar implementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri.
Keyword : Kurikulum Merdeka Kemdikbudristek Sinergi Pemda