Senin, 30/05/2022 17:19 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan anggaran belanjanya untuk produk lokal melebihi Rp80,48 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen penuh terhadap program gerakan nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp100,5 triliun.
"Monitoring per 25 Mei 2022, angka itu sudah terlampaui," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Moh Zainal Fatah, di acara pembukaan Business Matching Tahap III dengan tema "Membuka Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)", di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5/2022).
Menurut Zainal, pihaknya, berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022.
71 Tahun Konferensi Asia Afrika: Warisan Bandung di Tengah Dunia Bergejolak
"Super-Venus", Planet Baru Enaiposha yang Bikin Ilmuwan Bingung
Mendes Yandri Ajak Setiap Ormas Punya Desa Binaan
Hal ini tentu akan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga, berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia.
"Setiap sen anggaran yang dialokasi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak para perekonomian Indonesia," kata Zainal.
Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan yang ketat. Setiap unit kerja yang berada di lingkungan kerjanya dapat menggunakan produk lokal dalam melakukan pelayanan kepada publik.
Melalui platform e-monitoring, setiap satuan kerja PUPR dipantau secara mendetail berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pengadaan barang dan jasa dapat dipastikan menggunakan produk lokal.
"Mengoptimalkan fungsi e-monitoring yang tidak untuk memastikan produksi dalam negeri memang betul-betul kita gunakan," kata Zainal.
Gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi pelaku UMKM untuk bangkit. Dari penyelenggaraannya, K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah akan memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.
Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, pemerintah pun memproyeksikan pada2022, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp1.485 triliun. Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp526 triliun, Pemda Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Keyword : PUPRbelanja domestikUMKM