Rabu, 25/05/2022 17:08 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia menilai minyak goreng (migor) seharusnya tidak menjadi polemik apabila dieksekusi peruntukannya secara tepat.
Dia juga mempertanyakan transparansi Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Misalnya terkait bio diesel, itukan program-programnya, plasma sawit rakyat, karena kita enggak menutup mata selama ini BPDPKS ataupun kebijakan-kebijakan terkait program BPDPKS ini di endusnya cepet banget sama penegak hukum juga, kalau ada penyimpangan di endus,” kritik Politikus PDIP ini dalam diskusi Dialektika Demokrasi, Rabu (25/5).
“Cuma anehnya kok tidak dicegah malah di tindak, kan ini menjadi pertanyaannya, harusnya kan ada pencegahan dulu baru ditindak, ini pencegahannya juga enggak ada,” imbuhnya.
Anggota DPR: Distribusi Pupuk Subsidi Masih Banyak Dikeluhkan Petani
BKSAP DPR Dorong Parlemen Papua Nugini Sukseskan The Second IPPP
DPR Minta Pemerintah Tindak SPBU yang Tak Distribusikan Pertalite
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun juga menyoroti dana besar BPDPKS yang sangat minim untuk sawit rakyat dan peran pejabat terkait dalam kelangkaan migor.
“Kalau pejabat kita kompak, aparatur hukum, polisi, jaksa DPR semua kompak mengawasi termasuk Pak Presiden juga tetap sebenarnya ini tidak terjadi kelangkaan migor,” ujar Rudi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggia Erma Rini berpandangan anggaran besar BPDPKS yang Rp. 130-an Triliun lebih belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Untuk subsidi migor curah hanya 7,6 T, sementara untuk biodiesel mencapai 110,03 T.
“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata dia.
“Negara kita dalam konteks ini benar-benar Dzolim anggaran segitu banyaknya, tapi kita enggak melakukan tidak menggunakan secara proper,” imbuhnya.
Sebagian besar dipakai buat biodiesel, Anggia mempertanyakan siapa pihak yang menikmati itu, padahal penyumbang anggaran, pungutan ekspor itu adalah para petani sawit rakyat.
“Saya pernah di Panja mempertanyakan apakah petani rakyat itu menyumbang pungutan itu, anggaran itu, jawabannya ke sana-kemari dan enggak jelas dan kita tersinggung nih, rakyat ini punya sumbangan besar, punya kontribusi yang besar, intuk anggaran yang besar sekarang dikelola oleh BPDPKS,” tandasnya.