Senin, 25/04/2022 13:29 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.
Hakim tunggal praperadila , Dewa Ketut Kartana menilai gugatan terkait penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng terlalu prematur.
"Mengadili, menolak permohonan para pemohon," kata Hakim Dewa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (25/4).
Di mana, MAKI mengajukan gugatan di tengah proses penyidikan yang tengah berlangsung. Seharusnya, MAKI menunggu proses penyidikan di kasus tersebut.
Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Tersangka Perintangan Penyidikan
Legislator PDIP Geram Bantuan Beras dan Minyak Goreng Belum Tersalurkan
Mendag Pastikan Revisi Aturan E-Commerce Tak Tumpang Tindih dengan UMKM
"Permohonan para pemohon mengajukan praperadilan sangat prematur oleh karena itu permohonan para pemohon haruslah ditolak," ujar Dewa.
Pihak termohon dan pemohon tidak diberatkan biaya perkara. Pasalnya, biaya perkara nihil.
Untuk diketahui, Muhammad Lutfi digugat karena dilatarbelakangi fenomena langkanya minyak goreng yang diduga melibatkan pengusaha atau mafia. Mereka diduga menimbun minyak goreng.
Terhadap kondisi tersebut, kata Boyamin, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mestinya melakukan penyidikan atas kasus langka dan mahalnya minyak goreng. Padahal, terdapat 73 penyidik yang dinilai mampu melakukan penyidikan.
Muhammad Lutfi disebut sudah mengantongi nama para calon tersangka pelaku penimbun minyak goreng. Mekanisme penimbunan minyak goreng yang dilakukan calon tersangka juga sudah diketahui.
Calon tersangka mestinya diungkap pada Senin, 21 Maret 2022. Namun, Muhammad Lutfi tidak kunjung mengumumkan.