Rabu, 21/12/2016 16:08 WIB
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus mencetuskan wacana pembentukan holding BUMN bidang Migas. Wacana ini pun dibumbui dengan berbagai keuntungan, mulai dari target penurunan impor serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, holding BUMN Migas ini memang sangat realistis dilakukan dengan menggabungkan dua perusahaan migas plat merah yang saat ini terpisah.
"Holding atau penggabungan BUMN Migas bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab hanya menyatukan dua entitas usaha, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (Persero)," kata Edwin di Jakarta, Rabu (21/12).
Dengan penggabungan Pertamina dan PGN, lanjut Edwin, masing-masing perusahaan akan lebih fokus pada keunggulan masing-masing sekaligus bisa saling melengkapi. Bahkan pembentukan holding BUMN Migas akan menyatukan kekuatan bisnis tengah dan hilir, termasuk transmisi gas yang dikuasai PGN dan bisnis hulu minyak yang selama ini sangat dikuasai Pertamina.
SKK Migas Komit Optimalkan Manajemen Rantai Pasok
Dinilai Perkuat Ekosistem, BUMN Pangan dan Pupuk Bakal Digabungkan
Transformasi BUMN Butuhkan Waktu Hingga 15 Tahun
Menariknya, Pertagas sebagai anak usaha Pertamina yang fokus pada lini usaha transportasi dan transmisi gas akan berada di bawah PT PGN Tbk. Namun di sisi lain, PGN akan menjadi anak usaha Pertamina.
"Selama ini persoalan utama industri migas kita adalah tumpang tindih peran hulu dan hilir antara PT Pertamina dengan PT PGN Tbk. Masalah ini bisa diatasi kalau ada holding BUMN Migas," tegas Edwin.