Selasa, 20/12/2016 19:51 WIB
Jakarta - Indonesia memerlukan 96.000 insinyur pada tahun 2019 untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ali Ghufron Mukti, Direktur Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dalam diskusi bertema “Meningkatkan Sumber Daya Iptek untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan” Selasa (20/12).
Diskusi juga menghadirkan nara sumber Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Sinthya Roesly dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hermanto Dardak. Dalam kesempatan ini, Hermanto mengatakan dalam membangun infrastruktur tidak hanya menambah jumlahnya saja, tetapi terutama adalah modelnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) ke depan.
Ia berharap pembangunan infrastruktur dengan target membangun kota-kota baru yang ditata dan dikelola menjadi kota modern."Hal itu dilakukan oleh Jepang yang membangun jalur transportasi Tokyo-Ozaka, Amerika Serikat membangun jalur transportasi Boston-Washington, dan India yang membangun jalur transportasi Delhi-Mumbai. Pembukaan kawasan ekonomi yang tertata dengan baik akan drives pertumbuhan ekonomi. Kalau kotanya nyaman, ke mana-mana efektif dan efisien, itu akan meningkatkan daya saing kita ke depan,” kata Hermanto dalam pemaparan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menanggapi pemaparan Hermanto Dardak, Ali Ghufron menambahkan saat ini, Indonesia hanya memiliki 3.690 insinyur per satu juta penduduk. Hal itu masih kalah dengan Vietnam, Filipina dan Thailand. Maka, papar Ghufron, pada tahun 2019 nanti, Indonesia hanya memiliki sekitar 20.000 insinyur yang benar-benar bekerja di bidangnya.
Kemdikbudristek Gandeng MAP Group Siapkan SDM Bidang Retail
Puluhan Industri Retail Buka Peluang Kemitraan dengan Vokasi
Kemdikbudristek Gandeng Markoding Siapkan Talenta Digital Perempuan
"Tanpa ketersediaan insinyur dalam jumlah memadai, Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Karena itu, pemerintah menargetkan agar pada tahun 2025 nanti, setidaknya 25 persen mahasiswa berkuliah di fakultas teknik." ungkap Ghufron.
Saat ini, jumlah mahasiswa teknik hanya 16,1 persen dari total seluruh mahasiswa atau sangat jauh dibandingkan dengan jumlah mahasiswa jurusan ilmu sosial yang mencapai 50,7 persen. “Kalau mau percepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing, ya kita harus perbanyak sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan,” tambah Ali Ghufron Mukti. Aan