Jum'at, 04/03/2022 22:27 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Partai Golkar berubah sikap terkait wacana perpanjangan jabatan Presiden alias penundaan pemilu 2024. Awalnya mendukung, belakangan menyatakan menolak.
Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sendiri pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian disokong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Berdasarkan informasi yang beredar, Golkar telah menggelar rapat terbatas dengan dihadiri Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sekjen Loedwijk Paulus, Bendahara Umum Dito Ganindito, Ketua Bapilu Zainudin Amali, dan sejumlah petinggi Beringin lainnya, pada Rabu 2 Maret 2022.
Dalam rapat itulah diputuskan bahwa Golkar menolak penundaan Pemilu 2024, dan akan memperkuat koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.
Golkar Hormati Putusan PHPU MK: Mari Kembali Merajut Persatuan
Bamsoet akui kinerja Airlangga pimpin Golkar
Airlangga tanggapi rencana pertemuan Prabowo dan Megawati
Ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku mendapatkan usulan perpanjangan jabatan presiden dari petani Sawit di Kabupaten Siak, Riau dan akan menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan."
"Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga, tepat sehari setelah Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, Golkar siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Baginya perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng.
Sementara itu, ihwal pertemuan yang konon menyepakati kesepatan baru Golkar menolak perpanjangan jabatan Jokowi itu, tak ada satu pun elite parpol Golkar yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa dikonfirmasi.
Politisi senior Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan itu. Ia juga menegaskan sikapnya untuk tetap berkonsentrasi menyongsong Pemilu 2024.
“Kebetulan saya sedang di luar kota jadi tidak tahu pertemuan tersebut. Sikap DPP dan seluruh jajarannya tetap konsisten melakukan berbagai kegiatan untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (4/3).
Nurdin sebelumnya secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024. Dia justru mengajak segenap elemen bangsa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan memilih penerus kepemimpinan Jokowi.
“Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017."
"Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi,” ujar Nurdin di Solo pekan lalu.
Keyword : Partai Golkar penundaan pemilu Airlangga Hartarto