Selasa, 01/03/2022 08:30 WIB
SEMARANG, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/3).
"Acara sosialisasi ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting," kata Hasto dalam keterangannya diterima Jurnas.com, Selasa (1/3).
Hasto menjelaskan, Sosialisasi RAN PASTI ini bertujuan memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, yang saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Bangga Kencana, BKKBN Gandeng Media Massa Beri Edukasi Stunting pada Masyarakat
"BKKBN mendukung dan memperhatikan upaya konvergensi dengan mengedepankan kebaharuan, khususnya di tingkat Desa dan Keluarga. Pemanfaatan data mikro keluarga dengan by name by address dan by problem tentunya," kata Hasto.
Disebutkan juga Hasto bahwa saat ini sudah ada lebih dari 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya di desa.
"Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 - 59 bulan," ujar Hasto.
Sosialisasi RAN PASTI di Semarang ini juga menjadi titik tumpuh awal bagi penjelasan mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. Dibahas juga mengenai skenario pendanaan stunting di daerah.
Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas tahun 2022 yang memiliki prevalensi stunting tertinggi maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Jawa Tengah masih mempunyai 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal, dan Pemalang.
Lima belas kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Daerah-daerah ini di antaranya Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang.
Sementara Grobogan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru, yakni memiliki di bawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.
Lima kabupaten terbesar angka stuntingnya berturut-turut, yakni Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.
Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen di tahun 2024, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen.
Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditagih komitmennya di 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus merah (di atas 30 persen).