Minggu, 20/02/2022 21:07 WIB
YERUSALEM, Jurnas.com - Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett mengatakan, Iran mungkin segera menyetujui kesepakatan nuklir baru dengan negara-negara besar tetapi memperingatkan pakta tersebut akan lebih lemah dari perjanjian awal 2015.
Bennett berbicara menjelang pertemuan kabinet mingguan menyusul indikasi bahwa garis besar kesepakatan mulai terbentuk pada pembicaraan di Wina.
"Kami mungkin akan segera melihat kesepakatan," kata Bennett dikutip dari AFP, Minggu (20/2). "Perjanjian baru yang muncul akan dibuat lebih pendek dan lebih lemah dari yang sebelumnya."
Perjanjian nuklir Iran 2015 menawarkan keringanan sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya, tetapi Amerika Serikat (AS) secara sepihak menarik diri pada 2018 di bawah presiden saat itu Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang berat.
Aksi Demo Mahasiswa di AS Tanda Kesadaran Global Israel Negara Penjajah
Diizinkan Rektor, Polisi Tangkap Puluhan Pengunjuk Rasa pro-Palestina di Universitas Columbia
Bentrokan Sengit Melanda Protes atas Perang Gaza dengan Penentangnya di Kampus UCLA
Pembicaraan untuk menghidupkan kembali pakta, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), diadakan di ibu kota Austria sejak akhir November, yang melibatkan Inggris, China, Prancis, Jerman dan Rusia secara langsung dan AS secara tidak langsung.
Bennett menjadi penentang keras JCPOA dan berulang kali memperingatkan setiap pendapatan yang dilihat Teheran dari keringanan sanksi baru akan digunakan untuk membeli senjata yang dapat membahayakan Israel.
"Uang ini pada akhirnya akan digunakan untuk terorisme," katanya.
Bennett mengatakan Israel tidak akan terikat oleh perjanjian yang dipulihkan dan akan mempertahankan kebebasan untuk bertindak jika Iran maju untuk memproduksi senjata nuklir.
"Kami mengorganisir dan mempersiapkan hari berikutnya, di semua dimensi, sehingga kami dapat menjaga keamanan warga Israel sendiri," katanya kepada kabinetnya.