Menko PMK Minta Daerah Tekan Stunting Sampai Nol Kasus

Kamis, 27/01/2022 14:42 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai nol stunting.

Salah satu daerah yang dinilai telah berhasil dalam upaya menangani stunting adalah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan, per-Agustus 2021, angka stunting di Madiun 14,9 persen atau menurun drastis dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 24,94 persen.

"Saya terima kasih karena di sini (Kabupaten Madiun) stuntingnya sudah hampir sesuai standar Pak Jokowi di 2024. Tapi tidak kemudian itu boleh berhenti, diusahakan nol. Madiun ini harus punya semboyan nol stunting," tegas Menko PMK saat monitoring capaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (26/1).

Pada kesempatan tersebut, turut menyambut dan mendampingi, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, Plt. Camat Balerejo Aksien Muharom, Kepala Desa Simo Heru Santoso, serta para Kepala Dinas.

Muhadjir optimistis, jika semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen, maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada tahun 2024.

Sementara beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Fokus ke daerah yang tinggi stunting bagus, tapi yang sudah berhasil ini harus dijadikan contoh. Saya optimis di 2024 untuk Madiun ini (angka stunting) bisa di bawah dua digit (di bawah 10 persen), syukur-syukur nol," ucap mantan Mendikbud tersebut.

Muhadjir menambahkan bahwa penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja melainkan harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mulai dari pencegahan sejak masa remaja hingga pasca melahirkan terutama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

"Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1000 HPK-nya tidak berhasil, intervensi seperti apapun tidak akan bisa," tutur dia.

Namun terlepas dari itu, Menko PMK mengapresiasi upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain memberikan vitamin tambah darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja, juga terdapat program Integrated Development Plan (Rencana Pengembangan Terintegrasi).

Muhadjir mengutarakan bahwa program tersebut sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan.

"Kalau menurut saya perlu ditambah menjadi Integrated Development and Sustainable Plan. Program yang terintegrasi, berkembang, dan berkelanjutan. Karena yang penting sekarang ini bagaimana menjamin kelanjutan program stunting. Kalau kita ingin jadi negara maju harus seminimal mungkin stunting atau bebas stunting," tutup dia.

TERKINI

Perang Epik Rebutan Kilang Anggur, Brad Pitt dan Angelina Jolie Saling Menuduh Milla Jovovich Ungkap Dirinya Pernah Jadi Baby Sitter Anak-anak Bruce Willis dan Demi Moore Akhirnya Britney Spears Benar-benar Bebas dari Ayahnya Setelah Konservatori Usai 2 Tahun Lalu Scarlett Johansson Dampingi Suaminya Colin Jost Jadi Penghibur di Gedung Putih