Selasa, 25/01/2022 13:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi sekaligus menyampaikan dukungan terkait keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 44 eks pegawai KPK untuk fokus dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Sahroni optimis, keberadaan 44 eks Pegawai KPK tersebut akan membantu meningkatkan IPK Indonesia.
“Saya mendukung penuh langkah Pak Kapolri yang memploting para eks pegawai KPK yang sudah menjadi ASN Polri ini untuk fokus meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Seperti kita tahu, mereka ini tentunya telah sangat berpengalaman dalam hal pemberantasan narkoba, jadi saya yakin penempatan mereka di Kortas Tipikor adalah keputusan yang baik, karena sesuai dengan ekspertise-nya,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/1).
Hal itu menyikapi pernyataan Kapolri Listyo Sigit yang menyebut bahwa pihaknya tengah mendorong 44 eks pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, untuk fokus dalam meningkatkan IPK. Saat ini para eks pegawai KPK tersebut juga sudah mendapat jabatan di satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab di bidang pencegahan tindak pidana korupsi dan tengah dipersiapkan mengisi Korps Pemberantasan (Kortas) Tindak Pidana Korupsi.
Sahroni Kecam Oknum Polisi Lecehkan Anak di Bawah Umur: Pecat dan Pidanakan
Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Densus 88 Bekuk Terduga Teroris di Poso
Ahmad Sahroni Bagikan Ribuan THR Pada Warga Tanjung Priok
Selanjutnya, Sahroni berpesan agar Satgas maupun Kortas Tipikor di Polri ini terus berkordinasi dengan instansi pemberantasan korupsi lainnya, seperti KPK dan kejaksaan demi menghindari tumpang tindih penugasan. Selain itu, kordinasi juga perlu agar upaya pemberantasan korupsi di tanah air makin maksimal.
“Meski Polri memiliki Kortas dan Satgas Tipikor, saya tetap meminta agar Novel dkk tetap bersinergi dengan penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan KPK. Saling berkomunikasi, sama-sama berusaha membangun Indonesia jauh dari korupsi. Selain itu dengan komunikasi yang baik tersebut tentu akan mencegah adanya kemungkinan tumpang tindih aturan maupun dalam proses penyidikan,” demikian Sahroni.