Sabtu, 22/01/2022 10:20 WIB
WASHINGTON, Jurnas.com - Seorang hakim federal di Texas memutuskan pada Jumat (21/1) bahwa Presiden Joe Biden tidak dapat mewajibkan pegawai federal untuk divaksinasi terhadap COVID-19 dan melarang pemerintah mendisiplinkan pegawai yang tidak mematuhinya.
Biden mengeluarkan perintah yang mengharuskan sekitar 3,5 juta pekerja untuk divaksinasi pada 22 November kecuali akomodasi keagamaan atau medis atau menghadapi disiplin atau pemecatan.
Hakim Distrik AS Jeffrey Brown mengatakan, pertanyaannya adalah, apakah Presiden Biden dapat "mewajibkan jutaan pegawai federal untuk menjalani prosedur medis sebagai syarat pekerjaan mereka? Bahwa, di bawah keadaan hukum saat ini seperti yang baru-baru ini dinyatakan oleh Mahkamah Agung, adalah sebuah jembatan terlalu jauh."
Brown, yang berbasis di Galveston dan ditunjuk oleh mantan Presiden Donald Trump, mengatakan pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat dengan tindakan yang tidak terlalu invasif, seperti penggunaan masker dan jarak sosial.
Scarlett Johansson Dampingi Suaminya Colin Jost Jadi Penghibur di Gedung Putih
Tanggapi Pernyataan Biden, PM Papua Nugini Sebut Negaranya Tidak Pantas Dicap Kanibalisme
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Putusan itu adalah yang terbaru dari serangkaian keputusan pengadilan yang bertentangan dengan persyaratan vaksin pemerintah.
Pada pertengahan Januari, Mahkamah Agung AS memblokir mandat vaksinasi atau pengujian COVID-19 presiden untuk bisnis besar, sebuah kebijakan yang oleh hakim konservatif dianggap sebagai pemaksaan yang tidak tepat pada kehidupan dan kesehatan banyak orang AS.
Pengadilan mengizinkan persyaratan vaksin federal yang terpisah untuk fasilitas kesehatan.
Persyaratan vaksin utama ketiga yang ditujukan untuk karyawan kontraktor federal diblokir oleh hakim federal pada bulan Desember.
Pemerintahan Biden telah berjuang untuk menahan COVID-19, yang telah menewaskan lebih dari 800.000 orang di Amerika Serikat dan sangat membebani perekonomian.
Banyak perusahaan besar seperti United Airlines dan Tyson Foods telah memuji keberhasilan mereka dalam menggunakan mandat untuk membuat hampir semua staf divaksinasi terhadap COVID-19.
Putusan Mahkamah Agung yang memblokir mandat untuk bisnis yang lebih besar mendorong beberapa pengusaha, termasuk Starbucks, untuk mengabaikan persyaratan vaksin untuk staf.