Selasa, 06/12/2016 23:35 WIB
Jakarta - Komisi I DPR masih bimbang dalam menentukan sikap terkait pembahasan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi militer Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, di satu sisi harus ada transparansi untuk menghindari indikasi penyelewengan anggaran yang bisa merugikan uang negara. Namun di sisi lain alutsista militer merupakan komponen negara yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
"Bisa saja kemungkinan itu (terbuka transparan). Tapi kan itu atas kesepakatan dengan pemerintah. Tidak bisa sepihak melalui komisi I DPR saja," ujar Hanafi di hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/11/2016).
Putra dari tokoh Muhammadiyah, Amien Rais ini mengakui bahwa berbagai pembahasan yang berkaitan dengan DPR tidak bisa secara keseluruhan diumbar menjadi konsumsi publik.
Anggota DPR: Dampak Perang Israel Vs Iran Harus Diwaspadai
Anggota DPR Minta Investigasi Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya
Komisi I DPR Minta TNI Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024
Sikap yang sama juga diisyaratkan wakil rakyat dari fraksi PAN ini saat ditanya mengenai pembahasan Revisi UU tentang Peradilan Militer. Ia tidak bisa memastikan apakah pembahasan terkait dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
"Saya kira ini isu yang perlu kita sikapi hati-hati juga. Memang militer selalu kita dorong supaya menjadi militer yang profesional termasuk pengadaan alutsista. Tapi khan juga di sisi lain militer ini institusi yang memang harus dijaga juga kerahasiaaannya," lanjut Hanafi.
Menurut Hanafi, militer sebagai institusi negara memiliki ciri khas sendiri yang tak bisa disamakan dengan institusi lain. Sebagai penjaga pertahanan negara, militer memiliki kerahasiaan-kerahasiaan strategis yang tak dapat diungkap begitu saja ke publik.
"Soal alutsista, saya kita perlu telaah lebih lanjut, tidak bisa serta merta diungkap dan disamakan dengan institusi lain," tuturnya.
Keyword : Alutsista Komisi I DPR Hanafi Rais