Kamis, 16/12/2021 12:05 WIB
Model Sistem Penurunan Emisi Perlu Dikaji Ulang
Jakarta, Jurnas.com - Para pakar menyebut bencana dan kerusakan yang terjadi akibat perubahan iklim harus disikapi dengan serius.
Sebab kerusakan akibat perubahan iklim ini dampaknya bagi manusia jauh lebih besar dan daya jangkaunya mencapai pelosok mana saja.
Satu kesimpulan itu tertangkap dalam diskusi Evaluasi Akhir Tahun LP3ES : Politik Lingkungan Hidup dan Masalah Perubahan Iklim yang digelar secara virtual pada Rabu, 15 Desember 2021.
Antisipasi Perang Iran-Israel, Ekonom Indef: Fokus pada Daya Tahan Masyarakat
Gus Imin Tegaskan Bencana Ekologis Tak Main-Main, Hentikan Perusakan Lingkungan
Didik J Rachbini Kenang Rizal Ramli Oposisi Kritis Penjaga Demokrasi
Acara yang dipandu oleh Prof. Didik J Rachbini itu menghadirkan pembicara utama, yakni Ismid Hadad (Pendiri LP3ES dan Ketua Dewan Pengurus BINEKSOS), Prof. Hariadi Kartodiharjo (Penulis Buku “Di Balik Krisis Ekosistem”), Fachruddin M Mangunjaya (Penulis Buku “Generasi Terakhir”).
Ismid Hadad mengatakan, satu-satunya cara meredam dampak kerusakan akibat perubahan lingkungan adalah dengan melakukan mitigasi dari bencana perubahan iklim tersebut.
Ismid menilai program penurunan emisi karbon oleh Indonesia dianggap masih ragu-ragu dan tidak konsisten, sehingga menjadi olok-olok media internasional.
"Model sistem penurunan emisi yang dimiliki Indonesia juga sudah seharusnya dievaluasi karena dipandang tidak efektif," ungkap Ismid.
Ia mengatakan, penurunan emisi yang paling besar di Indonesia adalah dari hutan. Namun model penurunan emisi Indonesia dengan mengkompensasi kerusakan hutan di satu wilayah dengan mengganti di wilayah lain adalah model yang keliru.
Adapun Prof Hariadi Kartodiharjo menyebut beberapa persoalan mendasar dari karut-matur tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
Pertama, persoalan ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi dasar dari persoalan-persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Termasuk soal-soal politik tata ruang perizinan dan infrastruktur.
Kedua, adanya institusional corruption yang merupakan peran lembaga, bukan orang per orang terkait praktik-praktik dan sistem yang korup dalam pemanfaatan tata ruang dan sumber daya alam.
Ketiga, adanya tekanan-tekanan nyata dari perusahaan yang beroperasi mengeksploitasi sumber daya alam di daerah dengan didukung oleh militer dan paramiiter setempat sering menjadi hambatan bagi kepala daerah dalam menjalankan program aksi penyelamatan lingkungan hidup di daerah. termasuk peizinan-perizinan ekstraktif yang kini menurut UU Omnibus Law telah menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga daerah menjadi tidak berdaya.
Keempat, lingkungan hidup banyak sekali terkait dengan “hukum alam”. Hutan lindung jika dirusak oleh siapapun pasti akan memberikan dampak kerusakan berupa bencana alam yang luar biasa.
Kelima, persoalan tatakelola dan peran lembaga negara dalam konteks implementasi di lapangan tidak semakin baik, seiring dengan bertambahnya intensitas eksploitasi yang saat ini dipercepat dan berdampak negatif pada lingkungan hidup.
Keenam, peran masyarakat sipil harus terus diperkuat sebagai penyeimbang dari rendahnya kontrol pemerintahan yang sedang berkuasa dan perangkatnya, seperti apa terjadi sekarang ini.
Adapun Fachruddin M Mangunjaya menyampaikan pandangan dari dimensi etik, di antaranya peran agama perlu diketengahkan kembali dalam kebijakan-kebijakan penyelamatan lingkungan.
Apalagi jika dikaitkan dengan bencana perubahan iklim pemanasan global yang segera melanda.
"Praktik-praktik korupsi institusional, kesalahan tatakelola dan lain-lain yang berdampak pada kerusakan lingkungan, harus segera disadari sebagai hal memalukan dan harus dihentikan," tandas Fachruddin.
Ia juga menyebut sejak 2015 telah coba diupayakan penyadaran-penyadaran melalui ajaran agama bagi penyelamatan lingkungan, bekerjasama dengan berbagai institusi.
Ketika terjadi kebakaran hutan dahsyat pada 2015 di Riau sehingga BNPB merasa kewalahan, diadakanlah shalat minta hujan dan seketika terjadi hujan cukup besar.
"Pendekatan-pendekatan kearifan lokal melalui agama dan tinjauan metafisika yang kerap dianggap tidak ada, kadang-kadang justru membantu," tandas Fachruddin.
Keyword : Emisi Karbon LP3ES Didik J Rachbini kerusakan hutan