Senin, 13/12/2021 17:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan investigasi kepada semua lembaga pendidikan madrasah dan pesantren demi menghindari terjadinya kasus pemerkosaan.
Hal itu menyikapi kasus pemerkosaan yang terjadi pada belasan santriwati di Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurut Sahroni, Kemenag perlu menggandeng kepolisian untuk melakukan investigasi dan menemukan indikasi pelecehan lainnya yang belum sempat terungkap.
“Saya sangat mendukung Menteri Agama dalam melakukan investigasi dan pengawasan pada pesantren-pesantren lain di Indonesia. Jangan sampai pelecehan seksual ini seperti fenomena gunung es, di mana sebenarnya banyak terjadi. Tentunya kan kita tidak ingin lembaga pendidikan yang harusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak mencari ilmu justru jadi sarang predator,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (13/12).
Sahroni Kecam Oknum Polisi Lecehkan Anak di Bawah Umur: Pecat dan Pidanakan
Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Densus 88 Bekuk Terduga Teroris di Poso
Ahmad Sahroni Bagikan Ribuan THR Pada Warga Tanjung Priok
Lebih lanjut, Sahroni meminta Kemenag agar segera berkordinasi dengan kepolisian dalam menjalankan investigasi ini. Menurutnya, keterlibatan penegak hukum penting dalam melakukan investigasi, demi memberi edukasi pada masyarakat pesantren terkait aspek pidana dari pelecehan seksual ini.
“Menurut saya Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan investigasi ini, namun perlu adanya pelibatan penegak hukum. Hal ini penting, demi menciptakan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik agar hal-hal serupa tidak terjadi,” kata Sahroni.
“Karena itu saya meminta agar Kemenag segera menjalin komunikasi dengan kepolisian, supaya nanti Polri juga dapat berkoordinasi langsung dengan aparatnya. Jadi dalam menghapuskan kekerasan seksual, memang pemerintah, polri dan semua elemen pemerintah harus melindungi santri dan pesantren dari predator seksual,” demikian Sahroni.