Senin, 13/12/2021 10:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kembali menjalani sidang dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi.
"Untuk agenda persidangan terdakwa Azis Syamsuddin hari ini yang memasuki tahap pembuktian, tim jaksa akan menghadirkan empat orang saksi," kata Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Senin (13/12).
Adapun empat saksi yang bakal hadir, di antaranya Wakasatreskrim Polrestabes Semarang, AKP Agus Supriyadi; mantan Sopir Azis Syamsuddin, Agus Susanto; rekan sekaligus Sopir mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, Sebastian Marewa; serta pihak swasta, Rizky Cinde Alawiyah.
Diketahui, Azis Syamsuddin didakwa menyuap Stepanus Robin sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu atau setara Rp519.706.800. Jika diakumulasikan, total suap Azis ke Stepanus Robin sekitar Rp3,6 miliar.
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Dewas KPK: Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
KPK Panggil Vice President PT Taspen Terkait Korupsi Investasi Fiktif
Jaksa menyebut Azis memberikan uang itu agar Stepanus Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Kasus itu melibatkan Azis dan orang kepercayaannya, Aliza Gunado.
Dalam perkara Lampung Tengah, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 tanggal 17 Februari 2020. Dalam surat penyelidikan tersebut Azis dan Aliza Gunado diduga sebagai pihak penerima suap.
Azis dan Aliza kemudian berupaya agar namanya tidak diusut dalam penyelidikan perkara suap di Lampung Tengah tersebut. Azis berupaya meminta bantuan ke Stepanus Robin agar tidak dijadikan tersangka dengan memberikan sejumlah uang suap.
Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.