Senin, 29/11/2021 12:12 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto minta Pemerintah membekukan kegiatah Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hal itu Menyusul dibatalkannya UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Kontitusi (MK).
Bukan tanpa alasan, menurut dia, lembaga ini dibentuk menggunakan dasar hukum UU Cipta Kerja. Jadi bila UU Cipta Kerja dibatalkan MK maka sepatutnya lembaga yang dibentuknya juga ikut dibatalkan.
"Selain itu LPI ini adalah lembaga yang bersifat strategis dan aktivitasnya memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, sesuai keputusan MK, tentunya Pemerintah harus menghentikan berbagai proses yang sedang berjalan. Amar putusan MK berbunyi demikian. Bahwa yang terkait hal-hal yang strategis harus dihentikan. Pemerintah harus mematuhi itu," tegas Mulyanto dalam pesan singkat elektronik yang dipancarluaskan, Senin (29/11).
Dia menjelaskan, LPI merupakan lembaga dengan peran dan aktivitas strategis. Lembaga ini tergolong power full bahkan super karena sebagai badan usaha milik negara LPI tidak terikat oleh aturan UU BUMN. LPI diatur secara khusus melalui UU Cipta Kerja.
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
Berdasarkan aturannya LPI berada langsung di bawah Presiden, dapat menggunakan APBN, tidak diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh pejabat terkait mempunyai impunitas hukum. Itu sebabnya Mulyanto menyebut lembaga ini rawan penyimpangan.
"Dengan segala keistimewaannya, berpeluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan korupsi oleh LPI. Karena itu putusan MK yang membatalkan UU Cipta Kerja ini harus menjadi momentum untuk menata kembali peran dan fungsi LPI," kata Mulyanto.
"Dengan inkonstitusionalitas dasar hukum LPI dan amar putusan MK, maka LPI sebagai lembaga dan aktivitas yang strategis dan berpengaruh luas bagi masyarakat sudah selayaknya dihentikan, sampai dasar hukum baru pembentukan lembaga ini sah. Termasuk soal setoran APBN yang puluhan triliun," sambungnya.