Jum'at, 26/11/2021 08:32 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Keputusan Mahkamah konstitusi (MK) yang menetapkan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional terus mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.
Menurut dia, keputusan tersebut menjawab kegelisahan dari berbagai pihak, salah satunya kalangan buruh.
"Mahkamah konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional,” terang Sultan.
Dia menegaskan, dalam sejarahnya tidak pernah ada UU Se-kontroversial dan mendapat penolakan secara luas selain UU Ciptaker. Meskipun semangat UU ini baik adanya, tapi harus diakui proses Penyusunan dan keberadaannya belum sepenuhnya benar dan dapat diterima oleh masyarakat dan konstitusi.
Ilmuwan Mengeksplorasi Cara Meningkatkan Hasil Panen di Mars
Boeing Kirim Awak Astronot Pertama ke Luar Angkasa setelah Penundaan Bertahun-tahun
KPK Sebut Nilai Gratifikasi Eks Bupati Probolinggo Rp149 Miliar
"Sejak awal DPD RI secara kelembagaan telah menunjukan keraguannya terhadap kehadiran produk hukum yang tidak lazim ini. Sehingga kami merasa evaluasi MK ini menjadi angin segar dan kabar baik bagi pemerintah daerah dan teman-teman buruh,” kata mantan Ketua HIPMI bengkulu ini.
Lebih lanjut Sultan meminta agar pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan MK ini. Atau jika tidak UU yang mahal ini akan otomatis kadaluarsa atau inkonstitusional secara permanen.
"Meski memiliki tugas legislasi, dalam prosesnya DPD RI tidak dalam posisi sebagai pembuat dan perumus omnibus law Ciptaker kevuali sedikit, namun jika diminta, kami tentu selalu terbuka dan siap mengambil bagian secara aktif dalam memperbaharui materil UU ini " tegasnya.
Seperti diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan`," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11).
Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).