Rabu, 27/10/2021 08:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, pemerintah harus mencari solusi terbaik guna menyelamatkan maskapai penerbangan berkode saham GIAA ini, seperti memberikan suntikan modal dan membantu mencarikan jalan keluar dari tumpukan utang.
"Kalau situasi normal dan enggak ada pandemi, masih bisa untuk mengangkat performa Garuda dan memenuhi kewajiban utang," kata dia dalam keterangan resmi, baru-baru ini.
Kendati begitu, dia menyadari masalah besar yang dialami Garuda Indonesia. Terlilit utang dari banyak pihak, jumlah utang maskapai ini diperkirakan mencapai Rp70 triliun. Kondisi diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan penerbangan.
Anggota DPR: Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
"Masalahnya pandemi ini berkepanjangan, utang bertambah, negosiasi dengan lessor buntu," ujar Hero, sapaan akrabnya.
Dalam rapat Komisi VI DPR RI yang akan datang, Hero bertekad untuk mengajak para pemangku kepentingan gotong royong, bahu-membahu guna menyelamatkan Garuda Indonesia.
"Kita harus tetap berupaya untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Jadi ada celah Garuda bisa melangsungkan usahanya dan mencari jalan yang tepat untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Kami bertekad dalam rapat komisi mendorong Garuda tetap jadi flag carrier negara dan dipertahankan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia," papar Hero.
Ancaman kebangkrutan maskapai plat merah ini sudah di depan mata. Bahkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas tampaknya mulai kewalahan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan maskapai yang berdiri sejak 1949 itu.
Saat ini emiten pelat merah tengah menghadapi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kedua terhadap kreditur global.
PKPU merupakan skema restrukturisasi utang Garuda sebesar Rp70 triliun dari total utang senilai Rp140 triliun. Opsi ini menjadi pilihan utama sebelum pemegang saham mayoritas, yakni Kementerian BUMN menempuh langkah pailit. Isu penyelamatan lain pun mulai muncul ke publik, yaitu mengganti Garuda Indonesia dengan PT Pelita Air Service (PAS), maskapai penerbangan charter yang semula digagas PT Pertamina (Persero). Sayangnya, pemerintah belum mau membuka suara secara utuh mengenai rencana ini.