Selasa, 19/10/2021 20:03 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kerja sama antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT Sumindo untuk memenangkan lelang proyek multiyears peningkatan jalan lingkar pulau bengkalis tahun anggaran 2013-2015 yang berujung rasuah.
Hal itu terungkap saat konferensi pers penahanan tersangka Petrus Edy Susanto selaku Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo JO (Joint Operarion). Dia ditahan atas kasus korupsi pengerjaan proyek tersebut.
Dalam kontruksi perkara, PT Wika-Sumindo disebut sebagai bentuk kerja sama operasi (KSO) antara PT Wijaya Karya dengan PT Sumindo. Petrus diduga meminjam bendera PT Sumindo untuk mengikuti pelelangan proyek tersebut.
"Tersangka PES (Petrus Edy Susanto) selaku Wakil Ketua Dewan Direksi PT WK JO (Wijaya Karya Joint Operation) diduga melakukan peminjaman bendera PT SM (Sumindo) untuk bermitra dengan PT WK (Wijaya Karya) dengan membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan nama PT WS JO (Wika-Sumindo) untuk mengikuti pelelangan dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years) Tahun Anggaran 2013-2015," kata Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Selasa (19/10).
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Penangkapan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kemungkinan Dilakukan Klan Saingannya
Joint Operation sendiri diartikan sebagai bentuk kerjasama operasi dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dan penggabungan yang bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai dikerjakan.
Setyo menjelaskan bahwa peminjaman bendera PT Sumindo dikarenakan salah satu perusahaan yang diusulkannya masuk daftar hitam atau blacklist oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tak hanya meminjam bendera, Petrus juga diduga memanipulasi berbagai dokumen persyaratan lelang.
"Setelah proyek pekerjaan dimenangkan, tersangka PES dalam pelaksaanaan pekerjaan diduga tidak melakukan evaluasi pelaksanaan proyek baik dari sisi mutu pekerjaan maupun volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan," kata Setyo.
Petrus juga menyetujui pengeluaran uang proyek untuk dibagikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bagian keuangan Dinas PU Kabupaten Bengkalis untuk pengurusan termin pembayaran, maupun untuk keperluan lainnya
"Akibat perbuatan tersangka PES, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 126 miliar dari harga dasar proyek sebesar Rp 359 miliar," katanya.
Diketahui, KPK menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek multiyears peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil, Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015.
Selain Petrus, sembilan tersangka lainnya kasus ini, yaitu Project Manager PT Wijaya Karya, Didiet Hartanto; pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek peningkatan jalan di Bengkalis, Tirtha Adhi Kazmi; staf pemasaran PT Wijaya Karya, Firjan Taufa.
Kemudian Komisaris PT Arta Niaga Nusantara, Handoko Setiono; Direktur PT Arta Niaga Nusantara, Melia Boentaran sebagai tersangka M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mantan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya, I Ketut Suarbawa; Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.
Perkara yang menjerat Amril ini merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.
Dalam kasus itu, KPK juga telah menjerat Sekda Dumai, M Nasir dan Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar. Saat proyek ini bergulir, Nasir merupakan Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis.